Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suasana Politik Pengaruhi Kelanjutan Seleksi Calon Pimpinan KPK oleh DPR

Kompas.com - 23/10/2014, 18:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu sikap DPR RI. Pembahasannya akan bergantung pada kondisi politik yang tengah berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, mengatakan bahwa setidaknya ada empat hal yang akan menjadi pertimbangan Komisi III DPR RI sebelum menentukan kelanjutan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertimbangan tersebut terkait proses seleksi calon pimpinan KPK yang saat ini sudah memasuki tahap akhir.

"Ini tergantung suasana politik, tergantung pembicaraan kawan-kawan di DPR juga," ujar Rio dalam sebuah diskusi mengenai calon pimpinan KPK di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).

Ia mengatakan, Komisi III akan membahas apakah akan tetap melanjutkan proses pemilihan terhadap dua orang peserta seleksi yang nama-namanya kini telah diajukan kepada presiden.  Komisi III akan menganalisis persoalan internal KPK terkait kekosongan salah satu pimpinan. Jika pelaksanaan seleksi ditunda hingga 2015, maka dikhawatitkan proses pengambilan keputusan yang hanya dilakukan oleh empat pimpinan dan dapat menimbulkan masalah. Menurut Patrice, idealnya pimpinan KPK berjumlah lima orang.

"Jumlah pimpinan KPK sebaiknya ganjil, jangan bulat. Nanti kalau ada perbedaan pandangan, ada satu yang menjadi penentu di antara dua keinginan," kata Patrice.

Selain itu, Komisi III akan menentukan apakah proses penentuan terhadap kedua calon pimpinan yang lolos seleksi saat ini tetap dilanjutkan, tetapi pelantikan dilakukan serentak pada 2015. Pertimbangan terakhir, kata Patrice, ada opsi yang diusulkan anggota DPR bahwa proses seleksi calon pimpinan yang dilakukan saat ini ditolak dan akan dilakukan kembali secara serentak terhadap lima orang calon pimpinan lain pada akhir 2015. Pertimbangan-pertimbangan tersebut rencananya akan dibahas dalam rapat di Komisi III DPR.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan bahwa biaya seleksi dan pelantikan pimpinan KPK dapat menghabiskan biaya yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Untuk itu, Komisi III DPR akan mencari solusi agar pelaksanaan seleksi calon pimpinan KPK tidak dilakukan secara berulang-ulang dan menghabiskan banyak anggaran.

Seleksi calon pimpinan KPK dilakukan karena salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengakhiri masa jabatannya pada akhir 2014. Sejak beberapa waktu lalu, panitia seleksi pimpinan KPK telah melakukan tes dan uji kelayakan terhadap para peserta seleksi calon pimpinan KPK. Saat ini, proses seleksi sudah mencapai tahap akhir dan menyisakan dua nama calon pimpinan KPK. Kedua nama tersebut adalah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet RI Robby Arya Brata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com