JAKARTA, KOMPAS.com — Dua hari setelah dilantik, Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan susunan kabinet dan menteri-menterinya. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Jokowi tersandera oleh kepentingan-kepentingan dari pihak luar.
Ia mengatakan, Jokowi sebagai Presiden mempunyai hak prerogatif untuk dapat menentukan menterinya sendiri. Bila hak ini digunakan dengan baik, pembentukan kabinet dapat lepas dari bayang-bayang kekuatan yang mencoba mengintervensi Jokowi. Sayangnya, kata Pangi, hak prerogatif itu tidak dimanfaatkan dengan baik.
Pangi khawatir, jika kabinet tidak segera diumumkan, pemerintahan akan semakin lama dalam bekerja. Program-program yang dijanjikan Jokowi kepada masyarakat selama masa kampanye pun tidak bisa segera dieksekusi."Ekpektasi rakyat terhadap Jokowi begitu tinggi. Itu adalah esensi yang harus dijawab oleh pemerintahan Jokowi. Artinya, Jokowi harus mendamaikan antara ekspektasi dengan kenyataan," ujar Pangi.
Jokowi diharapkan mengumumkan kabinet yang semula dijadwalkan di Tanjung Priok, Rabu malam. Namun, hal tersebut dibatalkan. Paspampres meninggalkan lokasi. Alat pengamanan di pintu masuk yang dipasang kemudian dicabut. Biro Pers Istana juga meminta wartawan, yang semula dibawa ke Tanjung Priok, untuk kembali ke Istana. Sebelum dilantik, Jokowi juga pernah menjanjikan kabinet akan diumumkan pada 21 Oktober, sehari setelah pelantikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
