Kompas.com - 22/10/2014, 03:37 WIB
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jurnalis investigasi Allan Nairn mengritik calon-calon menteri yang berasal dari tokoh militer. Allan menilai kasus pelanggaran HAM mereka adalah catatan hitam, Presiden Joko Widodo pun ia nilai tidak akan berdaya terhadap kasus HAM mereka.

"Jika sang presiden bersungguh-sungguh dengan niat kabinet bersih itu, sudah selayaknya ia membuka mata untuk tanda merah yang lebih penting: tanda merah yang bersumber dari aktivitas-aktivitas terkait pembunuhan warga sipil, mulai dari justifikasi atas pembunuhan yang dilakukan negara hingga tindakan membunuh itu sendiri," kata Allan dalam blog pribadinya, www.allannairn.org, Selasa (21/10/2014).

Allan kemudian memaparkan nama-nama sejumlah tokoh militer yang berada di lingkaran Jokowi. Ia menilai orang-orang tersebut besar kemungkinan menjadi menteri di kabinet Jokowi.

"Jenderal (purn) AM Hendropriyono, yang menemui Jokowi di Istana Negara hari ini (kemarin, 21/10/2014), terlibat dalam pembantaian berskala besar (di Talangsari), kampanye pembersihan dan teror yang tergolong dalam kejahatan perang (Timor Timur tahun 1999), serta pembunuhan pahlawan Hak Asasi Manusia, Munir. Dalam masing-masing kasus, namanya telah diajukan untuk diproses secara pidana. Namun, Hendropriyono selalu berhasil mengelak," kata Allan.

Allan juga menceritakan keterlibatan bawahan Hendropriyono dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. As'ad, dikatakan Allan, menjadi tangan kanan Hendropriyono di BIN, terlibat pembunuhan, sebagaimana disebutkan oleh sebuah kesaksian di pengadilan yang menyatakan bahwa As'ad turun langsung mengatur agar pelaku pembunuhan berada di dekat Munir.

"Keterangan-keterangan dari polisi yang bersumber dari pernyataan-pernyataan orang-orang intelijen yang bekerja untuk Hendro dan As'ad juga menegaskan bahwa As'ad hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Hendro, di mana mereka merencanakan pembunuhan Munir," papar Allan.

Tak cukup sampai di situ, Allan juga memberi catatan kepada Jendral (purn) Wiranto. Ia menilai Wiranto oleh jaksa penuntut yang disponsori PBB, didakwa untuk keterlibatannya dalam operasi pembantaian, pemerkosaan, dan kampanye pembumihangusan di Timor Timur pada tahun 1999.

Allan bercerita pada tahun sebelumnya (1998), sebuah aksi protes pro-demokrasi besar-besaran berhasil ia gagalkan. Waktu itu, rangkaian demontrasi yang mencapai klimaksnya batal setelah Wiranto mengancam akan "men-Tiananmen-kan" para demonstran.

Jendral (purn) Ryamizard Ryacudu pun tak luput dari perhatiannya. Ia menilai Ryamizard memainkan peran kunci dalam kudeta de facto terhadap Presiden Gus Dur di tahun 2001.

"Ia mengawasi dan memberi instruksi selama operasi-operasi militer di Aceh yang melibatkan pembantaian massal terhadap warga sipil. Tak lupa, para tentara yang membunuh Theys Eluay (pemimpin gerakan sipil Papua) dijuluki Ryamizard sebagai "pahlawan". Menanggapi pertanyaan pers tentang pembantaian anak-anak di Aceh, Ryamizard mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak bisa sama berbahayanya. Dalam berbagai kesempatan ia mengatakan: "Kalau saya menyuruh orang membeli pisang goreng dan orang itu malah tertangkap basah mencuri pisang goreng atau mencuri uang untuk beli pisang goreng, apakah saya juga ikut-ikutan dihukum?" (Time magazine, June 2, 2003 issue)," papar Allan lagi.

JOKOWI HARUS HATI-HATI

Karena itu, Allan mengingatkan Jokowi agar berhati-hati terhadap orang-orang tersebut. Ia berharap Jokowi dapat menjadikan kasus-kasus HAM sebagai tolok ukur bersih tidaknya kabinet yang dibuat, bukan sekedar dari kasus korupsi semata.

"Orang-orang ini (dan banyak lagi yang seperti mereka) dekat dengan Jokowi dan/atau partainya. Mereka adalah calon yang kekuatannya melampaui kekuasaan yang telah mereka genggam selama ini. Apakah Jokowi akan menyeret mereka ke pengadilan, atau Jokowi akan mendudukkan mereka di Istana? Atau, akankah Jokowi memberikan jabatan kepada para perwakilan mereka?" ucap Allan.

Lebih jauh, Allan mewanti-wanti agar Jokowi tidak memberikan para purnawirawan jendral itu duduk di pemerintahan. Ia pun mengingatkan Jokowi, jika menempatkan mereka di pemerintahan maka Jokowi akan diberi tanda merah.

"Jika sang presiden melindungi atau mempromosikan pembunuh, akan ada tanda merah di samping nama Jokowi," tutup Allan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Nasional
Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Nasional
Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.