Kompas.com - 14/10/2014, 15:27 WIB
EditorSandro Gatra

KOMPAS.com - PERISTIWA mengejutkan tidak selalu harus mengagetkan, tetapi justru dapat menyejukkan dan menenteramkan. Peristiwa tersebut adalah penegasan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam berita utama harian Kompas, 9 Oktober 2014. Ia antara lain menjamin keberhasilan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober, menegaskan sebagai Ketua MPR, ia akan mengayomi semua pihak berdasarkan Pancasila dan Konstitusi, bersedia ”pasang badan” agar pemilu presiden tidak dipilih oleh MPR, tetapi melalui pemilihan langsung, tidak akan mengembalikan MPR menjadi lembaga superbody, serta menyerukan, ”saatnya bangsa bersatu” dan tidak saling jegal.

Tekad tersebut juga disampaikan berulang-ulang di sejumlah media untuk meyakinkan kesungguhannya, tidak sekadar beretorika. Hari berikutnya, presiden terpilih Joko Widodo bertemu Ketua MPR, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua DPR Setya Novanto, bersepakat berkomunikasi reguler setiap bulan untuk membahas agenda negara yang dianggap penting. Roh kenegarawanan mengubah politisi menjadi negarawan.

Beberapa peristiwa tersebut tak sekadar kejadian, tetapi dapat dianggap sebagai simptom, bahkan pertanda yang dapat dimaknai sebagai kehadiran ”roh kenegarawanan” dalam kehidupan politik. Masyarakat sangat berharap energi dan daya sengat roh dapat mengubah politik gaduh menjadi lebih teduh; merambah di kalangan kader partai politik dan mampu menembus sekat-sekat politik kekuasaan yang mencoba membilah masyarakat menjadi kawan dan lawan.

Kemampuan mengusir politik riuh menjadi politik ber-roh akan menyuburkan wacana publik yang memuliakan, merayakan, dan merawat keragaman untuk membangun persatuan dalam perbedaan serta mewujudkan impian bersama. Diskursus publik akan mengasah rasionalitas publik, bukan insanitas (insanity) publik.

Lawan politik tidak harus ditundukkan dan dianggap musuh bebuyutan, tetapi partner dalam berlomba berbuat baik sehingga menghasilkan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Adu siasat dalam politik menjadi pertandingan cerdas tentang gagasan dan agenda urgensi yang menguntungkan rakyat. Muaranya hanya satu, rakyat harus menjadi pemenang dalam berbagai jenis dan level kompetisi politik.

Meskipun demikian, mungkin tidak sedikit kalangan masyarakat belum percaya dengan interpretasi terhadap beragam peristiwa tersebut. Hal itu dapat dipahami mengingat panggung politik setelah pemilu presiden telah menjadi arena laga adu kuat dan nafsu membara memperebutkan kedudukan dan kekuasaan.

Ambisi buta tersebut disertai sejumlah ancaman, antara lain menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan MPR sebagai superbody, dan memveto otoritas pemerintah dalam mengangkat pejabat. Kumandang politik yang intimidatif menimbulkan rasa miris (cemas dan galau) dalam masyarakat. Rakyat mendambakan politik teduh dan mengayomi, bukan pertarungan hidup-mati memburu ambisi.

Kehadiran roh kenegarawanan mendorong pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak perlu memaksakan diri memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Pertama, parlemen yang kuat dapat menjadi peta jalan menuju proses presidensialisasi yang menegaskan presiden adalah pemegang kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan.

Oleh karena itu, presiden mempunyai keleluasaan dan tingkat independensi yang tinggi memilih para menteri agar pemerintahannya berjalan efektif. Kedua, mengingat sistem presidensial legitimasi Presiden dan DPR sama kuat, mandat rakyat kepada presiden dapat dimaknai bukan semata-mata kekuasaan memerintah, melainkan yang tak kalah penting adalah mandat melakukan persuasi kepada parlemen agar pemerintahannya berjalan lancar.

Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat disertai dengan keluwesan berkomunikasi; bukan mencla-mencle, dalam berinteraksi dengan parlemen. Pengalaman membuktikan bahwa dukungan parlemen mayoritas, tanpa kepemimpinan yang kuat, toh pemerintahan tidak efektif.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.