Muktamar Dipercepat, PPP Bantah Naikkan Posisi Tawar ke Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy membantah jika pelaksanaan Muktamar PPP menjelang pelantikan Jokowi itu merupakan langkah untuk meningkatkan posisi tawar PPP untuk mendapatkan kursi di parlemen mendatang.

"Saya kira pelaksanaan Muktamar PPP tidak harus dimaknai perubahan arah koalisi karena pelaksanaan Muktamar itu diatur di dalam UU Partai Politik dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol," kata Rommy saat menggelar konferensi pers di Hotel Century Atlet, Jakarta, Minggu (12/10/2014).

Rommy mengatakan, ada tiga agenda utama pelaksanaan Muktamar VIII itu. Pertama, pembacaan laporan pertanggungjawaban DPP PPP oleh Ketua Umum Suryadharma Ali. Kedua, pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Terakhir, pembahasan arah kebijakan dan haluan partai lima tahun mendatang.

"Kita pun tidak ingin berspekulasi mengenai kabinet Pak Jokowi mendatang. Niat kami menyelenggarakan Muktamar itu untuk islah," katanya.

Dinamika di tubuh partai berlambang Kabah itu kembali bergejolak pasca-Pilpres 2014 lalu. Puncak dinamika itu terjadi dengan dipecatnya Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP PPP berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan harian (RPH) di DPP PPP pada 9 September lalu.

Hasil RPH itu juga memutuskan untuk mengangkat Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas ketua umum.