Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Komisi Incaran "Selebriti" DPR?

Kompas.com - 02/10/2014, 06:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 telah dilakukan pada Rabu (1/10/2014). Dari 560 anggota DPR, banyak di antaranya yang tidak memiliki latar belakang politik, bahkan berasal dari dunia seni dan hiburan.

Salah satunya adalah Anang Hermansyah, politisi PAN yang terpilih dari Dapil Jawa Timur IV. Anang mengaku memiliki kemampuan untuk duduk di Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kesenian dan budaya, pemuda, olahraga, serta pariwisata.

Menurut Anang, keraguan masyarakat terhadap anggota DPR sah saja. Namun, ia mengartikan kritik publik sebagai elemen penting dalam mengontrol kinerja wakil rakyat di parlemen.

"Aku ingin di Komisi X. Itu target pribadiku," kata Anang, seusai acara pelantikan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sama halnya dengan Anang, Krisna Mukti juga berharap dapat ditugaskan partainya di Komisi X DPR. Krisna juga telah dilantik sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasannya ialah ia memiliki pengalaman di bidang seni dan hiburan. Meski demikian, Krisna mengaku siap jika partainya memberi tugas di komisi lain.

"Saya inginnya di Komisi X. Tapi, saya siap kalau ditugaskan di luar zona nyaman saya. Kami ini kan biasa di dunia hiburan, jadi bisa lebih luwes dari politisi yang berasal dari dunia politik," ujar Krisna.

Keinginan Anang dan Krisna sama dengan anggota DPR yang berlatar belakang pegiat seni dan hiburan pada periode sebelumnya. Beberapa nama pernah duduk di Komisi X, seperti Dedi Gumelar alias Miing, Jamal Mirdad, dan Venna Melinda. Venna duduk di Komisi X selama beberapa tahun. Namun, saat memasuki tahun terakhir di DPR, ia pindah ke Komisi III setelah Fraksi Demokrat melakukan rotasi kepada sejumlah anggotanya.

Kepindahan ke Komisi III membuat Venna merasa lebih nyaman. Kini, ia kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dan berharap dapat ditugaskan di komisi yang membidangi hukum dan hak asasi manusia tersebut.

"Maunya sih di Komisi III, tapi semua keputusan akan ditentukan partai," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, bertugas di komisi mana pun tak perlu dijadikan soal. Hal terpenting adalah bagaimana bekerja dengan penuh integritas dan memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya konstituen, yang telah melenggangkan langkah ke Senayan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5-10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5-10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan terkait Penghapusan Kelas

DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan terkait Penghapusan Kelas

Nasional
WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

Nasional
Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Nasional
Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Nasional
Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Nasional
Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Nasional
Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Nasional
Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nasional
19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Nasional
Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Nasional
Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com