Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilantik Jadi Anggota DPR, Adian Napitupulu Bakal Pakai Jas Bekas dan Kemeja Murah

Kompas.com - 30/09/2014, 21:00 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pelantikan anggota DPR terpilih tidak selalu identik dengan kemewahan dan persiapan khusus. Anggota DPR terpilih dari PDI Perjuangan, Adian Yunus Yusak Napitupulu, akan mengenakan pakaian bekas dengan harga yang relatif murah.

Dijumpai seusai menghadiri acara geladi bersih pelantikan anggota DPR periode 2014-2019, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014), Adian mengaku tak ingin mengenakan pakaian wah dengan harga yang mahal saat prosesi pelantikan pada Rabu (1/10/2014).

Baginya, sebagus apa pun pakaian yang dikenakan, hal itu tak menjamin kinerja dan idealisme anggota Dewan tersebut.

"Pakaian tidak ada hubungannya dengan kebijakan, pikiran, dan kemampuan kita. Harga kita adalah pada apa yang telah dilakukan, bukan dari pakaian," kata Adian.

Saat pelantikan nanti, Adian akan mengenakan celana yang baru dijahit beberapa waktu lalu dengan harga Rp 180.000. Untuk pakaian atasan, ia telah membeli kemeja putih di Jatinegara seharga Rp 25.000.

Dasi yang akan dikenakan dibeli di ITC Ambassador seharga Rp 25.000, dan jas ia beli di toko pakaian impor bekas di kawasan Gedebage, Bandung. Harga jas itu hanya Rp 40.000.

"Sepatu saya beli Rp 450.000, itu juga barang diskon 40 persen," ujar salah satu pendiri kelompok mahasiswa Forum Kota (Forkot) itu.

Saat hadir dalam acara geladi bersih, Adian juga mengenakan pakaian yang relatif jauh berbeda dengan anggota terpilih lainnya di DPR. Ia tetap percaya diri dengan mengenakan kemeja flanel motif kotak-kotak. Kalung etnik tetap melingkar di lehernya, dan kacamata diselipkan di atas kepala.

Setelah dilantik, Adian mengaku ingin duduk di Komisi III, Komisi VII, atau Komisi IX DPR. Alasannya sederhana, ia menganggap Komisi III sesuai dengan latar belakang pendidikan hukumnya, Komisi VII karena ia memiliki pengalaman bekerja di tambang selama empat tahun, dan Komisi IX karena ia tertarik dengan hukum perburuhan.

"Alasannya sederhana saja, di luar komisi itu saya tidak menguasai. Akan tetapi, belum tahu nanti, partai yang akan menentukan," pungkas Adian.

Adian sempat ikut bertarung dalam bursa pencalegan tahun 2009 lalu dari PDI Perjuangan. Saat itu, ia menjadi caleg nomor urut 4 Dapil V Jawa Barat (Kabupaten Bogor), tetapi gagal. Kini, Adian terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari dapil yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com