Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok Dilantik Jadi Anggota DPR, Hari Ini Tifatul Mundur dari Jabatan Menkominfo

Kompas.com - 30/09/2014, 11:33 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, menyatakan telah secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika. Pengunduran diri itu terhitung sejak hari ini, Selasa (30/9/2014).

"Benar, saya sudah resmi mundur, Keppres-nya turun per hari ini," kata Tifatul sebagaimana dikutip Antara, Selasa, di Jakarta.

Ia mengatakan, pengunduran diri itu dilakukan karena ia terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS. Pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 akan dilakukan pada Rabu (1/10/2014) besok.

"Saya sudah menyusun semacam buku memori untuk pengganti saya, di dalamnya memuat apa saja yang belum dan harus dilakukan untuk sektor komunikasi dan informatika kita," katanya.

Pria yang dikenal suka berpantun itu mengakui, masih banyak hal yang belum sempat dia lakukan untuk memajukan teknologi informasi dan komunikasi di Tanah Air. Ia mengatakan, pada dasarnya, ada tiga program besar yang harus terus dilanjutkan oleh penerus yang akan memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni program di bidang penyiaran, radio, dan televisi.

"Salah satunya, TV digital itu sangat strategis untuk dilanjutkan," katanya.

Tifatul juga merasa upayanya untuk memperluas jangkauan siaran TVRI belum rampung dan mesti dilanjutkan. Ia berharap penggantinya juga akan melanjutkan program aplikasi teknologi LTE 4G di Tanah Air berikut penataan frekuensi yang beberapa di antaranya masih berantakan.

Anggota Dewan Syura PKS itu menekankan pentingnya upaya untuk menekan dampak negatif penggunaan internet sebagai perhatian utama kabinet mendatang. Hal ini ia rasa perlu agar praktik kejahatan cyber, pelanggaran hak cipta, hingga pornografi bisa diminimalkan.

"Perlu juga ada pendataan untuk memetakan desa-desa atau wilayah di NKRI yang masih blankspot untuk kemudian membuat masyarakat di dalamnya terkoneksi dengan informasi," katanya.

Ia mengklaim mampu merealisasikan program mengoneksikan masyarakat dengan informasi hingga 95 persen. Selain itu, ia mengklaim bahwa Kemenkominfo telah mendorong melakukan pembangunan infrastruktur komunikasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), antara lain dengan masuknya sambungan telepon ke 72.000 desa. Ia juga mengklaim telah mendorong masuknya internet ke seluruh kecamatan dalam bentuk 5.748 penyedia layanan internet kecamatan (PLIK) dan 1.970 mobil penyedia layanan internet kecamatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com