Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitra Duga Ada Kebocoran Anggaran DPD Hingga Rp1,3 Miliar untuk Pencitraan Irman Gusman

Kompas.com - 27/09/2014, 09:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap adanya temuan kebocoran anggaran pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014.

Lembaga pegiat good governance itu menyebut kebocoran anggaran tersebut merugikan negara hingga Rp 1,3 miliar.

Koordinator FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang periode lima tahun total kebocoran yang terjadi di DPD senilai Rp 1,5 miliar. Dari jumlah itu, baru Rp 200 juta yang dikembalikan ke negara.

"Masih ada Rp 1,3 miliar yang menjadi kerugian negara. Irman Gusman sebagai ketua harus bertanggung jawab," kata Uchok dalam keterangannya, Jumat (26/9/2014).

Menurutnya, kebocoran pada anggaran DPD diduga digunakan untuk biaya pencitraan Irman sewaktu mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat.

"Yang jelas Irman harus bertanggung jawab. Sebab, sebagai ketua, dia lah yang mengatur kebijakan DPD," katanya.

Dia menilai, Irman tergolong gagal dalam memimpin DPD. Alih-alih mengikuti konvensi Partai Demokrat, Irman semestinya lebih fokus meningkatkan peran DPD dalam percaturan politik nasional.

Pencalonan dalam konvensi Partai Demokrat, menurut Uchok, menunjukkan bahwa Irman lebih mementingkan diri sendiri ketimbang institusi yang dipimpinnya. Uchok menambahkan, pencalonan Irman dalam konvensi Partai Demokrat perlu ditelisik lebih dalam.

"Operasionalnya pakai duit siapa? Harus diusut," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com