Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Perkenalkan Kartu Petani ke Jokowi

Kompas.com - 24/09/2014, 20:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo mendapatkan masukan dari kelompok relawan dalam acara silaturahmi di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2014) malam.

Para relawan memperkenalkan kartu untuk petani kepada Jokowi. Sistem kartu petani itu sama dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Jakarta. Hanya saja, target penerima yakni petani di seluruh Indonesia.

Di dalam kartu itu terdapat saldo dan informasi terkait pertanian, misalnya stok benih, stok pupuk, dan lainnya.

Lantas, apa tanggapan Jokowi?

"Sebetulnya ya masalah dari dulu sampai sekarang itu sama. Masalah modal, masalah stok benih, masalah teknologi, stok pupuk, dan sebagainya. Tapi nanti jika sistem kartu ini sudah dipakai, akan mengatasi persoalan itu," ujar Jokowi setelah bertemu para relawan.

Jokowi akan mempertimbangkan penggunaan kartu bagi petani tersebut. Kelompok kerja tim transisi, kata Jokowi, tengah menggodok opsi tersebut. Yang pasti, Jokowi menegaskan bahwa persoalan petani harus diselesaikan segera. Lebih jauh, Jokowi mengakui bahwa sistem kartu tersebut rentan penyelewengan.

"Nanti, kartu petani, yang pegang malah pengusaha. Kartu untuk pelaku usaha mikro menengah malah dipegang pengusaha. Jangan begitulah," lanjut Jokowi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Jokowi mengandalkan sistem pengawasan yang ketat dari institusi terkait. Jokowi mengaku punya pengalaman terkait hal serupa saat menerapkan KJS dan KJP di DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com