Ingin MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara, Tiga Fraksi Minta Amandemen UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga fraksi di Majelis Pemusyawaratan Rakyat mendukung kembali dilakukannya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Usulan itu untuk mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berada di atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar fungsi MPR sebagai lembaga tinggi negara dikembalikan karena MPR berperan dalam membuat dan mengubah UUD 1945," ujar anggota MPR dari Fraksi Partai Partai Golkar, Rully Chairul Azwar, dalam pembacaan pandangan fraksi di sidang paripurna MPR, Senin (22/9/2014).

Di dalam rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan panitia ad hoc tata tertib MPR serta rekomendasi MPR itu, Chairul berharap agar usulan Golkar itu masuk dalam rekomendasi MPR. Rekomendasi MPR ini akan digunakan oleh anggota MPR periode 2014-2019 mendatang.

Selain Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mendukung pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Oleh karena itu, PPP mendukung pelaksanaan amandemen UUD 1945.

Namun, Fraksi PPP mengingatkan agar perubahan UUD 1945 harus disesuaikan dengan konstitusi itu sendiri.

Sementara pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibacakan oleh Lukman Edy. Lukman mengatakan, PKB berpandangan perlunya kembali perubahan pada UUD 1945. Perubahan itu dinilai perlu untuk menguatkan fungsi dan wewenang MPR.

Selama ini, kata Lukman, MPR hanya berfungsi insidental, yakni melantik presiden dan wakil presiden dan mengubah UUD 1945.

"Kondisi ini dianggap tidak ideal sebab menyebabkan terganggunya check and balances, konsolidasi demokrasi tidak terarah," imbuh Lukman.

Menurut Lukman, PKB menilai perjalanan konstitusi hasil amandemen 12 tahun lalu itu sudah cukup dirasakan selama ini. Oleh karena itu, PKB merasa yakin fraksi-fraksi lain di MPR akan menyadari urgensi dari amandemen ini.

"Maka dari itu, kami ajak untuk duduk bersama perlunya amandemen UUD 45," ucap Lukman.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menolak wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, wacana itu merupakan kemunduran demokrasi.

"Kami tidak lah sampai ke situ. Kami menilai kalau sebagai lembaga tertinggi, nanti terkesan pengangkatan presiden harus melalui MPR. Padahal, pemilu langsung itu sudah mutlak bagi pemilihan presiden. Kita bahkan sudah lebih maju dari Amerika dalam hal ini," papar Martin.