Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kita Lihat Apakah Jokowi Bekerja dengan Baik, kalau Tidak Tugas Kita Mengingatkan"

Kompas.com - 19/09/2014, 08:11 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan 16 menteri dari partai politik menuai komentar beragam. Ada yang menilainya wajar sebagai bagian dari kompromi politik, ada pula yang menganggap Jokowi tak menepati janji koalisi tanpa syarat dan bagi-bagi kursi yang pernah disampaikannya.

Kabinet Jokowi-JK akan terdiri dari 34 kementerian. Delapan belas kementerian akan diisi dari kalangan profesional. Jika yang berkomentar kebanyakan politisi dan pengamat politik, bagaimana pandangan masyarakat atas formasi kabinet Jokowi?

"Menteri dalam kabinet Jokowi tak masalah dari partai politik, asal sesuai dengan bidangnya," ujar Agita (24), seorang warga Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/9/2014).

Menurut dia, kinerja kementrian akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya ahli dan mengerti permasalahan di bidang yang dipimpinnya. Dengan demikian, kata Agita, bisa menemukan solusi yang tepat. Tak persoalan apakah sang menteri dari partai politik atau bukan.

Namun, Agita mengingatkan, Jokowi harus tegas dalam mengawasi menteri-menteri yang berasal dari partai politik. 

Sementara itu, seorang karyawan swasta, Boni (27), memaklumi bahwa politik memang selalu sarat dengan kepentingan. Ia mengatakan, Jokowi tetaplah manusia biasa yang tak bisa mengubah sistem secara tiba-tiba.

"Kita lihat saja apakah Jokowi bisa menangani menterinya dengan baik. Kalau enggak, ya tugas kita untuk mengingatkan," ujar Boni.

Tak semua berpandangan senada. Agus (32), warga Mampang, Jakarta Selatan, mengkritik keputusan Jokowi merekrut menteri dari partai politik. 

"Saya tidak setuju. Parpol lebih sering mencari keuntungan sendiri,  sehingga tanggung jawab untuk memakmurkan rakyat sering terabaikan," kata Agus.

Seringkali, demi kepentingan politik, kata Agus, kader partai yang ditunjuk menjadi menteri tak mumpuni pada bidang yang digeluti.

Bagaimana pendapat Anda?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com