Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Politik SBY Kita Tahulah, Memang Begitu...

Kompas.com - 15/09/2014, 11:34 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat, mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah menuai kritik dari barisan Koalisi Merah Putih. SBY menyatakan lebih condong mempertahankan pelaksanaan pilkada secara langsung. (Baca: SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat)

Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengatakan, SBY selalu menyikapi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra pada saat-saat akhir. Menurut dia, sikap SBY selalu terpengaruh oleh tekanan publik yang dimunculkan atas nama rakyat.

"Politik Pak SBY kita tahulah, memang begitu. Dia (SBY) selalu tentukan sikap di saat-saat situasi akhir. Tekanan publik itu kan patut kita pertanyakan. Tekanan dari orang yang tidak jelas juga," kata Yani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Yani mengatakan, DPR yang sudah lama bekerja merancang RUU Pilkada tidak akan menyerah begitu saja pada tekanan-tekanan publik. Ia menekankan, akan ada upaya untuk mempertahankan argumen-argumen yang dianggap rasional untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 

Mengenai sikap Demokrat yang akan digiring oleh SBY untuk tetap pada pelaksanaan pilkada langsung, menurut Yani, DPR akan melakukan lobi-lobi kepada fraksi-fraksi Partai Demokrat.

"Politik itu dinamis. Kita akan komunikasikan itulah dengan Demokrat. Masa, kita selalu kalah dengan tekanan publik. Kalau begitu, UU yang dirancang DPR kalah teruslah," kata Yani.

Saat ini, RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan.

Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini parpol-parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD.

Pada Minggu (14/9/2014) malam, SBY, melalui video yang diunggah di YouTube, mengatakan bahwa sikap Demokrat juga mendukung pelaksanaan pilkada secara langsung.

"Partai Demokrat, saya pribadi melihat ada dua aspek penting yang mesti kita lihat secara jernih. Pertama begini, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa," kata SBY dalam sebuah wawancara di akun Suara Demokrat di YouTube yang diunggah pada Minggu (14/9/2014) malam.

Tak hanya menilai rakyat sudah terbiasa dengan sistem pemilihan secara langsung untuk kepala daerahnya, SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah dijalankannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com