Hanura Sepakat Relawan Lebih Banyak Dilibatkan dalam Kantor Transisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding menyayangkan jika Kantor Transisi yang dibentuk presiden terpilih Joko Widodo eksklusif bagi orang tertentu. Menurut dia, kontribusi relawan di kantor tersebut harus diperluas untuk mendapatkan lebih banyak masukan.

"Rumah Transisi ini sedapat mungkin mengakomodasi banyak pihak. Jadi, jangan bersifat ekslusif. Jika pihak-pihak yang dari awal memberikan dukungan penuh pada Jokowi-JK, memberikan komitmen merasa ditinggalkan, itu saya rasa tidak elegan," kata anggota Komisi III DPR RI tersebut, Selasa (26/8/2014).

Hal ini disampaikan Sarifuddin menanggapi sikap relawan Jokowi-JK yang diwakili juru bicara relawan Boni Hargens saat mendatangi kantor transisi, Senin (25/8/2014) kemarin. Boni yang mewakili 88 relawan dari 15 kelompok relawan Jokowi-JK mempertanyakan kelanjutan peran dan mekanisme kerja relawan dalam tim transisi.

"Jadi, kalau ada relawan Jokowi-JK seperti Boni Hargens, yang memang punya kapabilitas, pemikiran cerdas, kenapa tidak diberikan tempat di Rumah Transisi itu?" kata dia.

Bagi Sarifuddin, negara Indonesia dengan kompleksitas masalah memerlukan lebih banyak tenaga penampung aspirasi. Jika hanya empat atau lima orang yang dilibatkan dalam tim transisi, maka terlalu besar pertaruhan untuk bisa mengakomidasi masukan dan saran yang bisa diaplikasikan dalam pemerintahan mendatang.

Kantor Transisi adalah salah satu inisiatif Jokowi untuk menjembatani peralihan pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Transisi yang berkantor di sana sejak awal Agustus lalu itu dipimpin oleh Rini M Soemarni dengan empat deputi, yakni Andi Wijayanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal.