Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres Hanya Satu Putaran, KPU Kembalikan Rp 2,9 Triliun ke Kemenkeu

Kompas.com - 25/08/2014, 18:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengadakan pertemuan dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas rapat evaluasi dan anggaran terkait pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014.

"Anggaran pilpres itu kan diplot Rp 4 triliun dan putaran kedua sebanyak Rp 3,9 triliun. Putaran kedua karena tidak ada setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jadi anggaran sudah ditarik ke Kementerian Keuangan dan disimpan di kas negara," ujar Husni sebelum rapat di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014) siang.

Anggaran putaran kedua pilpres ini telah ditarik ke Kementerian Keuangan sebanyak Rp 2,9 triliun, sedangkan Rp 1 triliun disimpan di kas negara. Husni juga menuturkan anggaran yang ada di kas KPU tidak terlalu banyak. Hal ini mengingat pertimbangan kebijakan anggaran akan dikucurkan setelah adanya pengajuan anggaran dari KPU.

"Itu juga jadi sistem perbelanjaan kita. Kalau membutuhkan, baru mengajukan, kalau tidak, maka semua anggaran itu di kas negara," katanya.

Selain itu, rapat dengan Komisi II DPR ini juga akan dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat ini juga akan membahas anggaran terkait pertanggungajawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 serta pembahasan RAPBN 2015 berdasarkan nota keuangan.

"Kita diminta laporannya mengenai proses kemarin dan perencanaan untuk 2015 nanti," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

Nasional
Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

Nasional
Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

Nasional
PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

Nasional
Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Nasional
Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

Nasional
Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

Nasional
Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

Nasional
KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

Nasional
Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

Nasional
Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

Nasional
Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

Nasional
Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Ignasius Jonan Akan Dilibatkan dalam Pembangunan Transportasi Kereta Api jika Anies Terpilih Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com