Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik soal HAM, Tim Transisi Jokowi Akui Tak Ada Agenda HAM

Kompas.com - 20/08/2014, 17:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengakui, tim transisi memang tidak mengagendakan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu di dalam program kerjanya. Saat ini, tim transisi hanya menyusun program yang terkait dengan kesejahteraan rakyat.

"Kerangka kelembagaan dan kerangka strategis bagi tim transisi Jokowi-JK adalah program yang terkait prasejahtera. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, petani-nelayan, ruang fiskal. Kami tidak punya pokja lingkungan, kami tidak punya pokja HAM karena bukan prioritas," kata Andi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (20/8/2014) sore.

Dalam acara tersebut, awalnya Wakil Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Chrisbiantoro meragukan komitmen Jokowi-JK terhadap isu HAM. Dia mempermasalahkan tim transisi yang tidak mencantumkan agenda kerja apa pun terkait penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

Selain itu, Chris juga mengkritik penunjukan mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendropriyono, yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu sebagai tim penasihat. Andi menjelaskan, meskipun isu HAM tak masuk dalam prioritas, bukan berarti Jokowi-JK tak menaruh perhatian terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Hanya, waktu kerja tim transisi yang singkat membuat mereka mau tak mau harus memfokuskan program kerja.

"Waktu kami hanya 70 hari. Kami tidak merasa tim transisi mempunyai kemampuan untuk mengerjakan semua hal," ujarnya.

Oleh karena itu, Andi juga meminta para aktivis HAM yang berkumpul dalam kesempatan tersebut untuk menyusun proposal kerja. Dia menjamin proposal itu akan segera ditindaklanjuti sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu juga lebih cepat berjalan.

"Kalau ada program terobosan, bisa enggak dilengkapi. Kalau disuruh buat tim khusus, ada tidak undang-undangnya, bagaimana sistem kerjanya. Pak Jokowi itu konkret. Kalau ada usulan, dibuat sekonkret mungkin. Kita tunjukkan kesiapan kita," ujarnya.

Terkait penunjukan Hendropriyono, menurut dia, hal itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak sebelum kampanye dimulai. Saat itu, sudah ada perdebatan dalam tim bahwa Hendropriyono diduga terlibat pelanggaran HAM.

"Jawabannya, kita hormati posisi hukum Pak Hendro karena sampai saat ini belum ada posisi hukumnya. Dengan satu komitmen, kasus HAM itu memang harus dituntaskan. Anggota di dalam tim tidak ada perlindungan, perlakuan khusus, imunitas, untuk kasus apa pun, termasuk pelanggaran HAM," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Nasional
Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Nasional
Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Nasional
Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Nasional
Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Nasional
Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com