Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/08/2014, 03:41 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan upayanya mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden bukan berarti dia tak bisa bersikap legawa. Meski demikian dia tak berencana mempersoalkan orang-orang yang menyebutnya tak legawa. Ini penjelasannya.

"Ada yang mengatakan bahwa Prabowo itu tidak legawa, katanya Prabowo tidak mau terima dengan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum, red)," kata Prabowo saat berpidato di hadapan ribuan warga Jawa Barat di Gedung Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/8/2014) malam.

"Saya tidak mempermasalahkan soal (tudingan bahwa dia tak legawa) itu," lanjut Prabowo. Namun, ujar dia, upayanya mengajukan sengketa atas hasil pemilu presiden merupakan tanggung jawabnya terhadap rakyat yang sudah memilih dia dan Hatta Rajasa.

"(Upaya sengketa) ini merupakan tanggung jawab saya terhadap saudara-saudara sekalian, terhadap puluhan juta orang yang telah memilih saya. Bagaimana jadinya kalau saya begitu saja menerima keputusan ini?" papar Prabowo.

Apapun keputusan KPU, kata Prabowo, akan dia terima ketika proses pemilu memang dijalankan dengan jujur, baik, dan sebenar-benarnya. "Kalau pemilu ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, jelas, saya juga akan menerima dengan legawa. Tapi, ini kan dalam pilpres kemarin masih banyak kecurangan," ujar dia.

"Yang sungguh menyakitkan hati dan membuat saya tidak menerima, manakala proses pemilihan umum dirusak, manakala penyelenggara pemilu ikut melindungi, ikut memungkinkan kecurangan yang begitu besar dan terang-terangan di hadapan rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, kecurangan terjadi di berbagai provinsi. Bahkan, kata dia, di beberapa daerah ada yang sama sekali tak menggelar pemungutan suara tetapi semua surat suara sudah dicoblos. Kecurangan itu, imbuh dia, seolah menganggap rakyat Indonesia adalah bodok dan sudah diarahkan siapa pemimpin yang harus dipilihnya.

"Ibarat, mereka mengatakan, 'Hai rakyat Indonesia, kamu bodoh, kamu mending diem aja, saya yang menentukan kamu (rakyat) boleh dipimpin sama siapa'. Ini artinya kecurangan pemilu. Bahkan dengan tenang KPU itu membuka kotak suara setelah pemilu dinyatakan selesai," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com