Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Negara Dipimpin Kebohongan Akan Merugikan Bangsa

Kompas.com - 17/08/2014, 10:43 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, yakin bahwa bukti yang ia sampaikan pada perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa memang ada kecurangan selama Pemilu Presiden 2014.

"Rakyat sudah tahu. Bukti sudah sangat jelas," ujar Prabowo seusai memimpin upacara Hari Ulang Tahun Ke-69 RI di Lapangan Nusantara Polo Club, Ciriung, Cibinong, Bogor, Minggu (17/8/2014).

Prabowo menuturkan, jika negara didirikan atas kecurangan, akan ada kehancuran bangsa pada waktu ke depan.

"Ini adalah pelajaran sejarah. Setiap negara yang dipimpin kebohongan pasti menghadapi keadaan yang merugikan bangsa. Kita lihat nanti," kata Prabowo.

Terkait hari kemerdekaan, Prabowo menegaskan, bangsa Indonesia perlu mempertahankan jerih payah pahlawan pada masa lalu. Sebab, pahlawan bangsa telah mengorbankan hingga titik darah penghabisan untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

"Kita harus berani untuk membela kemerdekaan kita, dalam segala bidang. Karena itu, kita ingin membangun bangsa Indonesia yang baik, terhormat, yang punya harga diri, dan kepribadian bangsa," ujar Prabowo.

Prabowo memimpin upacara Hari Kemerdekaan RI mulai pukul 08.30 WIB. Upacara ini dihadiri juga oleh cawapres Hatta Rajasa.

Selain itu, hadir pula petinggi partai Koalisi Merah Putih, yakni Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Presiden PKS Anis Matta, Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PBB MS Kaban, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung, Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad, Ketua DPP PKS Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dan Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy.

Selain petinggi partai koalisi, bos MNC Grup Hary Tanoesoebidjo dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, pun turut hadir dalam upacara Hari Kemerdekaan RI tersebut.

Saat ini, Prabowo-Hatta yang diwakili tim hukumnya tengah menempuh proses perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Mereka mempersoalkan pemilu presiden yang diwarnai kecurangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Nasional
KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com