Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Berharap Megawati-SBY "Rujuk"

Kompas.com - 15/08/2014, 12:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, yang juga putri Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, berharap rekonsiliasi antara Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Menjelang pengujung masa baktinya, SBY dikabarkan akan berekonsiliasi dengan Megawati. Sejak 2004, hubungan keduanya renggang. Puan pun berdoa agar rekonsiliasi itu terjadi.

"Saya selalu mendukung dan selalu mendoakan agar hal itu tercapai karena sebagai orang yang pernah memimpin dan tokoh senior, akan sangat baik, apalagi misalnya hal itu (rekonsiliasi) terjadi dalam waktu dekat," ujar Puan seusai pembacaan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2014).

Menurut Puan, Indonesia masih membutuhkan bimbingan dari tokoh sekaliber Megawati dan  SBY. Selama ini, kata Puan, hubungan kekeluargaan antara keluarganya dan SBY tidak pernah terputus.

"Tadi saya kebetulan bertemu Bu Ani dan Pak SBY saat turun lift, tidak ada batas antara kami. Hubungan kekeluargaan juga tetap dijaga," kata Puan.

Persoalan pribadi antara SBY dan Megawati, lanjut dia, tidak akan menyurutkan kedua tokoh itu untuk membawa perbaikan bagi Indonesia. Menurut Puan, PDI-P juga tidak selalu mengkritik pemerintahan SBY, tetapi sebagai penyeimbang yang mendukung program yang baik dan mengkritisi kekurangan yang ada.

Saat ditanya lebih lanjut soal keseriusan rekonsiliasi ini, Puan mengaku sudah sering kali bertemu dengan elite Partai Demokrat. Namun, dia belum bisa memastikan kapan SBY dan Megawati akan bertemu.

"Semoga dalam waktu dekat," katanya.

Puan juga mengungkapkan Megawati akan hadir dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang. Untuk pidato kenegaraan hari ini, kata dia, Megawati memang tidak pernah hadir dalam acara tersebut.

"Setiap tahunnya memang Ibu tidak hadir," katanya.

Seperti diketahui, hubungan SBY dan Megawati merenggang sejak SBY memutuskan maju dalam Pemilu Presiden 2004. Saat itu, SBY merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan era Presiden Megawati. Dalam Pemilu 2004, Megawati yang maju berpasangan dengan Hasyim Muzadi dikalahkan oleh pasangan SBY dan Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com