Kemiskinan 28 Juta Warga Indonesia Jadi Pekerjaan Rumah Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menilai pekerjaan rumah terbesar pemerintahan ke depan adalah meningkatkan pendapatan warga miskin di Indonesia. Saat ini, jumlah warga miskin yang ada di Indonesia mencapai angka 28 juta jiwa.

"Saat ini sudah turun 5 juta, tetapi jumlahnya masih 28 juta. Artinya, ini tantangan bagaimana harus cepat menurunkannya," ujar Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto dalam jumpa pers di Kantor Wakil Presiden RI, Selasa (12/8/2014).

TNP2K yang dibentuk Presiden pada tahun 2010 silam ini berfungsi menyediakan data akurat tentang warga miskin dan pemantauan pelaksanaan program-program bantuan bagi warga miskin. TNP2K memperbaiki ketepatan sasaran, desain, dan mekanisme program bagi warga miskin.

Menurut Bambang, pemerintahan mendatang juga harus memperhatikan masyarakat yang memiliki kerentanan masuk ke garis kemiskinan. Salah satu upayanya adalah meningkatkan pertumbuhan pendapatan.

Masyarakat yang rentan miskin ini sangat berpengaruh dengan perkembangan ekonomi dan kenaikan harga barang. Karena itu, masyarakat kelas ini mudah jatuh menjadi miskin jika terjadi kenaikan barang atau pemberhentian kerja.

Hal lain yang perlu dilakukan, sebut Bambang, adalah dengan mengendalikan kebutuhan harga bahan pokok. Selama ini, ujar dia, warga miskin Indonesia semakin bertambah karena pemerintah masih belum bisa mengendalikan harga bahan pokok.

"Kita tahu orang miskin ini makanan menjadi prioritas. Kalau harga beras meningkat, orang miskin meningkat. Jadi, mengendalikan bahan pokok itu adalah yang paling penting mengatasi kemiskinan dan memberikan lapangan pekerjaan baru," imbuh Bambang.

Upaya lain yang perlu dilakukan, sebut dia, adalah dengan terus memperbaiki sasaran penerima bantuan pemerintah. Bambang menilai, pemerintah tidak perlu anti-terhadap bantuan atau subsidi pasalnya subsidi memang sangat dibutuhkan masyarakat miskin.

Bambang berharap agar subsidi tidak diberikan dalam bentuk barang, seperti yang terjadi pada BBM bersubsidi. Subsidi lebih baik diberikan langsung kepada warga miskin sehingga benar-benar tepat sasaran.