Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi dan Ancaman Politik Transaksi

Kompas.com - 12/08/2014, 13:54 WIB


KOMPAS.com
- Gagasan yang didorong niat baik politik Joko Widodo membentuk tim transisi pantas dihargai. Tujuannya adalah memuluskan proses transisi kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke Joko Widodo-Jusuf Kalla. Terutama pasangan tersebut bertekad membuktikan kesungguhan untuk segera dapat bekerja keras menghasilkan kebijakan yang dirasakan masyarakat.

Niat itu semakin mendapatkan dukungan publik dengan penegasan Jokowi yang menyatakan akan kukuh berpegang teguh pada konstitusi dan hanya tunduk dengan kemauan rakyat. Itu berarti, ia tidak akan mengalah kepada tuntutan kepentingan yang melanggar konstitusi dan tidak memihak rakyat. Termasuk partai politik pendukung yang agendanya lebih mementingkan kepentingan partai daripada masyarakat.

Terobosan itu, yang merupakan bagian dari proses peralihan pemerintahan, atau sering disebut pula presidential interregnum, dapat menjadi tradisi baru yang akan menjamin kesinambungan pengelolaan pemerintahan. Praktik di negara lain biasanya periode transisi, mulai dari presiden terpilih sampai dengan inaugurasi. Inovasi politik tersebut mempunyai beberapa urgensi. Dalam jangka pendek, setelah pelantikan 20 Oktober, Jokowi-JK harus siap melakukan sejumlah pertemuan puncak, seperti KTT ASEAN, ASEAN + 3, KTT APEC, East Asia Summit, hingga G-20. Dalam jangka lebih panjang, gagasan ini diharapkan dapat memperlancar proses peralihan pemerintahan. Hal itu karena beragam model demokrasi sudah dipraktikkan sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga kini, tetapi proses peralihan pemerintahan berjalan jauh dari mulus.

KOMPAS.com/ICHA RASTIKA J Kristiadi


Proses transisi kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto (1966) diawali dengan "perang saudara" tahun 1965 yang mengorbankan ratusan jiwa manusia. Penyerahan kekuasaan dilakukan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966. Dari Presiden Soeharto kepada BJ Habibie (1998), dipicu huru-hara peristiwa Mei 1998. Berikutnya, transisi dari Presiden BJ Habibie ke Abdurrahman Wahid (1999) melalui sidang MPR yang mayoritas menghendaki BJ Habibie harus diberhentikan, antara lain karena dianggap bertanggung jawab atas lepasnya Provinsi Timor Timur dari kekuasaan Indonesia.

Sementara itu, Presiden Abdurrahman Wahid berhenti di tengah jalan melalui Sidang MPR 2001 karena membubarkan DPR/MPR dan Partai Golkar. Ia digantikan oleh Megawati. Demikian pula transisi dari Presiden Megawati kepada SBY (2004) dirasakan kurang mulus. Penyebabnya, konon, dalam perspektif Megawati, proses pencalonan SBY, saat itu adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan serta salah satu kepercayaan Megawati, menjadi capres dirasakan kurang gentleman.

Tugas utama tim transisi Jokowi adalah menjabarkan visi-misi Jokowi-JK ke dalam rencana dan program konkret, mempercepat pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, mempersiapkan APBN 2015, serta konsep kelembagaan pemerintahan, termasuk merancang arsitektur kabinet, sektor, dan beragam kebijakan lain. Jokowi dan anggota tim mencoba meyakinkan publik bahwa tim ini steril dari kepentingan transaksi politik, terutama mengenai pengusulan calon menteri dan pejabat tinggi lain.

Namun, mengingat tim ini adalah tim yang tidak hanya bersentuhan dengan kekuasaan, tetapi bagian dari pusat kekuasaan, hampir dapat dipastikan daya goda dan daya pikat kekuasaan akan menyihir para penikmat politik berdesak dan berjejal-jejal untuk merapat. Terlebih kelompok-kelompok yang gede rasa karena menganggap memberikan kontribusi terhadap kemenangan Jokowi-JK. Masing-masing merasa paling berhak menjadi lingkaran terdalam. Kontroversi mengenai ditunjuknya Rini Soemarno menjadi kepala staf tim merupakan bagian dari dinamika tersebut (Tempo, Edisi 11-17 Agustus 2014). Mungkin benar yang dikatakan John F Kennedy: Kemenangan banyak ayah, kekalahan adalah yatim piatu (Victory has a thousand fathers, but defeat is an orphan).

Kecenderungan tersebut semakin tidak mudah dicegah mengingat praktik politik selama lebih kurang 15 tahun terakhir, ranah politik bergelimang dalam kubangan tawar-menawar kekuasaan yang berkiblat pada self-interest. Kapital menjadi pengendali politik, terutama dalam melakukan perekrutan jabatan publik. Oleh karena itu, tantangan yang lebih berat adalah menebas politik balas budi dan warisan politik transaksi yang sudah "menubuh" dalam bodi politik. Kapital menjadi variabel yang dominan dalam kehidupan politik. Kedaulatan rakyat nyaris sudah digantikan dengan kedaulatan kapital. Tawar-menawar memperoleh jabatan publik sudah dilakukan dengan kasatmata, amat transparan tanpa sedikit pun merasa melakukan perbuatan aib.

Senjata paling ampuh memitigasi ancaman politik transaksi adalah transparansi, resep manjur yang sudah dipraktikkan Jokowi, baik sebagai Wali Kota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta. Keterbukaan harus menjadi prinsip pengelolaan pemerintahan Jokowi-JK. Ke depan, proses peralihan pemerintahan, termasuk pembentukan tim transisi, sebaiknya dilakukan melalui undang-undang. Dalam regulasi itu, diatur rinci, jelas, tegas, dan transparan mengenai ruang lingkup, agenda, dan biaya pemerintahan transisi. Baik juga dipikirkan pengaturan mengenai transisi pemerintahan juga dilakukan di tingkat lokal. Sebagai komparasi, Amerika Serikat mempunyai undang-undang mengenai pemerintahan transisi yang disebut The Presidential Transition Act yang telah diamandemen beberapa kali.

J Kristiadi Peneliti Senior CSIS

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal, JK, Sandiaga, Zulhas dan AHY Hadir

Wapres Ma'ruf Amin Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal, JK, Sandiaga, Zulhas dan AHY Hadir

Nasional
Momen Jokowi Nge-vlog Sambil Cicipi Mie Pedas di Semarang

Momen Jokowi Nge-vlog Sambil Cicipi Mie Pedas di Semarang

Nasional
Prabowo Subianto Akan Shalat Idul Adha di Hambalang

Prabowo Subianto Akan Shalat Idul Adha di Hambalang

Nasional
Jokowi Shalat Idul Adha di Semarang, Wapres Ma'ruf di Jakarta

Jokowi Shalat Idul Adha di Semarang, Wapres Ma'ruf di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com