Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kabinet, Jokowi-JK Terima Masukan dari Pengusaha hingga Slank

Kompas.com - 07/08/2014, 10:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Transisi memastikan bahwa mekanisme dan keputusan penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jokowi-JK tetap membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin memberikan masukan terhadap komposisi kabinet yang akan dibentuk. 

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan, semua partai pendukung juga akan diminta memberikan masukan mengenai struktur kabinet ke depan. Menurut Hasto, hal itu lumrah dan tetap akan menjaga sehingga tak terjebak praktik transaksional sebagai upaya untuk menjamin efektivitas pemerintahan Jokowi-JK.

"Presiden kan memiliki hak prerogatif, jadi sangat wajar kalau ingin mendengarkan (masukan) dari partai pendukung," kata Hasto, di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2014) malam.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu melanjutkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan khusus mengenai figur yang akan direkrut dalam kabinet Jokowi-JK. Tim masih fokus pada perumusan kebijakan yang sejalan dengan visi, misi, dan janji selama kampanye.

"Kita bicara kebijakan dulu, baru kita bicara tentang struktur, tentang orang. Wajar kalau ada masukan dari dunia usaha, dari masyarakat, bahkan Slank juga sudah memberikan masukan," ujarnya.

Jokowi-Jusuf Kalla dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 oleh KPU pada 22 Juli 2014. Perolehan suara Jokowi-JK unggul sekitar delapan juta suara dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hingga saat ini, Jokowi-JK belum menyampaikan mengenai kabinet yang akan dibentuk menyusul masih adanya gugatan hasil pemilu oleh Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com