Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Pun Putusan MK, Kubu Prabowo-Hatta Tetap "Kuliti" Kecurangan Pilpres di Pansus DPR

Kompas.com - 01/08/2014, 14:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — 
Tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tetap akan memperkarakan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Presiden 2014, apa pun putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu saluran yang akan digunakan adalah melalui panitia khusus (pansus) kecurangan pilpres di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Pansus akan tetap berjalan," ujar anggota Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

Hal itu disampaikan oleh Andre tentang nasib Pansus Pilpres sesudah MK mengeluarkan putusannya yang bersifat inkracht pada 22 Agustus 2014. Andre yakin bahwa pada rapat paripurna DPR yang mulai dilakukan pada 15 Agustus, wacana pembentukan Pansus Pilpres mulai digulirkan.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Anggota Timkamnas Prabowo-Hatta, Andre Rosiade.

"Di situ akan terlihat soliditas koalisi kami yang sebelumnya disebutkan pecah. Kami akan buktikan melalui pansus ini," kata Andre.

Saat ditanya apakah mungkin Pansus Pilpres bisa menuntaskan tugasnya karena pada akhir September DPR sudah menyelesaikan tugas, Andre tetap menyatakan optimismenya. "Tenang, kan dilantik masih lama. Tanggal 20 Oktober itu masih lama loh," ujar mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti tahun 1998 ini.

"Kami yakini Pansus itu akan mengubah konstelasi politik. Kita tidak perlu mendahului, proses pansus. Kami akan kuliti seluruh kecurangan yang ada karena pansus ini lebih punya ruang dan waktu dibandingkan MK yang waktunya lebih sempit," dalih Andre.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com