Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Tunggu Informasi Malaysia Airlines #MH17 soal Jumlah Korban WNI

Kompas.com - 18/07/2014, 12:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengungkap jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina. Presiden menyatakan masih akan melakukan koordinasi dengan kedutaan besar dan menunggu informasi resmi dari Malaysia Airlines tentang WNI di pesawat tersebut.

"Dari 289 orang yang jadi korban, ada sejumlah saudara kita, WNI. Dalam kaitan ini, Kementerian Luar Negeri dan sejumlah kedutaan Indonesia, utamanya di Belanda, Ukraina, dan Malaysia, sekarang terus melakukan indentifikasi resmi berapa banyak dan siapa WNI itu. Tentu kita menunggu maskapai Malaysia untuk pengumuman resmi," kata Presiden dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jumat (18/7/2014).

Presiden Yudhoyono menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan korban. Presiden juga menuntut diadakannya investigasi internasional atas peristiwa naas itu lantaran Pemerintah Indonesia mendapat informasi terpercaya bahwa pesawat MH17 ditembak dari darat.

"Kalau benar pesawat sipil itu jatuh ditembak oleh senjata militer, itu adalah pelanggaran hukum internasional, bahkan hukum perang," kata Presiden.

Pesawat Malaysia Airlines berkode penerbangan MH17 jatuh di wilayah Donetsk, Ukraina, pada Kamis (18/7/2014) sore waktu setempat. Jatuhnya pesawat MH17 ini diduga lantaran serangan dari milisi pro-Rusia di Ukraina. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang ada dalam pesawat itu diketahui tewas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com