Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Titik Kritis Rekap Suara Sudah Terlewati

Kompas.com - 16/07/2014, 16:05 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Para penyelenggara pemilu di tingkat bawah telah mampu melewati titik kritis dalam rentang enam hari rekapitulasi suara di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Rabu ini difokuskan pada pencocokan hasil di tingkat kecamatan untuk direkapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Jika masih ada masalah, para pihak perlu segera menyelesaikannya sebelum masuk provinsi.

Rekapitulasi telah melewati dua gerbang penting, yaitu di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Rabu (16/7/2014) ini hingga besok, rekapitulasi sudah masuk ke tingkat kabupaten/kota.

Kecurangan masih bisa terjadi, tetapi akan lebih sulit melakukannya karena semua pihak sudah memegang rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ida Budhiati, di Jakarta, Selasa, mengatakan, dengan asumsi semua pihak telah menyelesaikan persoalan di tingkatan masing-masing, masa kritis dalam rekapitulasi sudah dilewati.

"Peran pengawas pemilu, peserta pemilu, saksi, dan partisipasi pemangku kepentingan pemilu yang telah mengontrol proses rekapitulasi sangat membantu usaha untuk menyelesaikan sengketa di tingkat bawah,” kata Ida.

C1, DA1 sudah diunggah

Formulir C1 yang telah diunggah di laman KPU hingga kemarin sudah mencapai 97 persen. Bahkan, kemarin, sertifikat rekapitulasi tingkat kecamatan (DA1) juga sudah mulai diunggah dan mencapai 42 persen. Dengan adanya C1 dan DA1 yang sudah diunggah, secara teoretis jalan untuk mencurangi suara sudah tertutup.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, juga mengapresiasi pihak-pihak tertentu yang telah menyediakan arsip kejanggalan C1. KPU juga telah menelusuri ke lapangan dan dipastikan kesalahan telah diperbaiki di tingkat PPS dan PPK.

Sambut presiden baru

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat hadir dalam peringatan Hari Koperasi Ke-67 di Medan, Sumatera Utara, Selasa, menyatakan terima kasih kepada ratusan warga atas penyelenggaraan pemilu yang telah berlangsung lancar.

"Sekarang mari kita kawal, kita awasi apa yang dilakukan KPU untuk menghitung hasil pemungutan suara. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa diterima oleh dua pasangan calon," kata Yudhoyono.

Presiden kembali menegaskan, dirinya berada di tengah untuk memastikan seluruh proses pemilihan berjalan damai dan demokratis serta hasilnya benar.

Menurut Yudhoyono, seberapa besar pun masalah bangsa ini, selalu ada solusi, pandai menjaga persaudaraan, menjaga persatuan, dan menjaga keamanan.

"Syukur kepada Allah. (Saya) berterima kasih kepada rakyat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita sambut presiden baru, pemerintah baru, agar Indonesia ke depan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan presiden baru,” kata Yudhoyono yang akan mengakhiri tugas pada 20 Oktober.

Terima kasih TNI/Polri

Di tempat terpisah, calon wakil presiden Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Joko Widodo juga menyatakan terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah bekerja dengan baik untuk mengawal proses perhitungan.

"Saya berterima kasih kepada TNI dan Polri yang telah bekerja baik," katanya.

Proses rekapitulasi yang mulai memasuki tingkat kabupaten/ kota juga diyakini semakin sulit untuk terjadi kecurangan karena pengawasan semakin ketat. KPU juga telah bekerja secara transparan.

"Saya tidak menuduh, tapi ada saja yang berusaha curang. Tetapi, sekarang semakin sulit untuk berbuat kecurangan," kata Jusuf Kalla.

Kendati demikian, dia mengimbau para saksi, relawan, dan pemantau untuk tetap mengawasi jalannya penghitungan sampai nanti masuk ke provinsi dan pusat. Setiap tahap penghitungan mesti dicermati dan diselesaikan pada tingkat itu jika ada masalah.

Tim pemenangan Jokowi-JK akan memfokuskan pengawasan rekapitulasi di provinsi yang padat penduduk, seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Jaga suasana damai

Kemarin, calon presiden Prabowo Subianto juga mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga suasana damai.

Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj di Jakarta, kemarin. Hadir juga pengusaha Hary Tanoesoedibjo di kantor PP Muhammadiyah dan Aburizal Bakrie di kedua lokasi tersebut.

Prabowo mengatakan, pihaknya berusaha keras tetap menjaga perdamaian dalam dinamika pemilu presiden yang tengah terjadi. Menurut dia, kubunya berusaha menahan diri agar tetap menjaga perdamaian. Semua pihak yang berkompetisi adalah anak sebangsa. Oleh karena itu, perdamaian harus dijaga.

Selain itu, Prabowo juga mengindikasikan ada intervensi asing dalam proses pilpres dan kemandirian. Pihak asing ini juga diindikasikan mencampuri pilpres Indonesia.

"Ada intervensi negara asing. Ini terlihat dari upaya mereka membangun persepsi tentang saya,” kata Prabowo.

Pembangunan persepsi ini muncul, misalnya, dengan menempatkan Prabowo sebagai pihak yang kalah. Padahal, hasil resmi KPU belum ada.

Ia juga mendapat laporan, wali kota dan bupati diundang oleh beberapa duta besar dan diberi tahu bahwa calon yang baik yang ini, bukan yang itu. ”Indonesia dari dulu sudah jadi incaran,” kata Prabowo.

Selain itu, pihaknya juga mengalami banyak intimidasi. "Tapi kami ingin menahan diri, apalagi ini Ramadhan," kata Prabowo.

Said Aqil mengatakan, pihaknya masih akan menunggu hasil dari KPU.

Rekap kecamatan lancar

Informasi yang dihimpun Kompas dari sejumlah daerah, rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan lancar.

Menurut anggota KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Farid Bambang Siswantoro, rekapitulasi di semua kecamatan sudah selesai dan sudah mencakup koreksi terhadap kekeliruan dalam formulir C1.

Menurut Mardiana Rusli, komisioner KPU Sulawesi Selatan, saat ini KPU di semua daerah berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan proses rekapitulasi sesuai jadwal yang sudah disusun.

Rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, juga telah selesai dilakukan di tingkat kecamatan. Proses penghitungan berlangsung lebih cepat, maju dari jadwal sebelumnya.

KPU Jember, Jawa Timur, juga menyatakan segera melakukan rekapitulasi penghitungan suara secepatnya. (AMR/IAM/WSI/HRS/EGI/REN/EDN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com