Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Klarifikasi Kejanggalan C1 di Sampang

Kompas.com - 14/07/2014, 20:23 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum sedang menyelidiki informasi mengenai kejanggalan Formulir C1 di 17 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang menunjukkan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla nol.

KPU memastikan apakah di TPS-TPS tersebut pemungutan suara memang berjalan demokratis. "Sedang kami (KPU) pelajari, sedang diselidiki di sana. Apakah memang terjadi pemungutan suara. Kami masih mencari informasi tentang hal itu," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).

Dia mengatakan, pihaknya tengah memeriksa apa memang jumlah pemilih yang hadir di TPS-TPS itu sesuai dengan perolehan suara yang dicantumkan pada formulir C1 yang sudah dipindai dan diunggah di web KPU itu.

Hadar meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa kejanggalan Formulir C1 adalah indikasi kecurangan. Bisa saja, kata Hadar, terjadi kekeliruan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilakukan secara tidak sengaja.

"Kalau itu kekeliruan, tentu kami akan mengkaji dan meminta catatan dari panitia pengawas," tambah dia.

Sebelumnya, tim pemenangan Jokowi-JK menerima laporan bahwa pasangan yang diusungnya itu tidak mendapatkan satu suara pun di beberapa TPS di Sampang dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada Pemilu Presiden 2014, 9 Juli lalu.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK Ferry Mursyidan Baldan mengaku heran karena berdasarkan pemantauan, lokasi TPS tersebut merupakan basis massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan organisasi massa Banser yang merupakan pendukung Jokowi-JK.

"Ini rasa-rasanya tidak mungkin karena di sana pasti ada kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memang mengusung dan mendukung pasangan Jokowi-JK. Selain itu ada kaum Nahdliyin yang simpatik pada Jokowi-JK serta relawan dan Ansor," kata Ferry, Sabtu (12/7/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com