BI, PPATK, dan KPK Diminta Pantau Penarikan Uang Mencurigakan Selepas Pilpres

Permintaan itu disampaikan terkait dugaan adanya upaya mendongkrak suara berbiaya besar untuk Pemilu Presiden 2014. "Ada mobilisasi pendongkrakan suara. Itu ada ongkos. Indikasinya itu," ujar Anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Haris Azhar, saat menggelar jumpa pers di Galeri Cemara 6, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2014).

Haris mengatakan, seusai pemungutan suara seperti sekarang ini, rawan terjadi mobilisasi oleh bupati, camat, atau kepala desa di beberapa daerah untuk mendongkrak perolehan suara bagi pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.

Menurut Haris, ada tiga wilayah yang rawan menjadi lokasi praktik tersebut, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Dia yang juga adalah koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) ini meminta agar BI, PPATK, dan KPK mengawasi ketiga daerah tersebut dan mengaudit rekening-rekening bukan bisnis yang melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar baik dalam rupa mata uang lokal maupun mata uang asing.

"KPK. PPATK, dan Bank Indonesia harus berkeringat kali ini," ujar Haris. Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia juga meminta semua pihak untuk mewujudkan pilpres yang damai tanpa mengintervensi suara rakyat dalam proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selain Haris Azhar, ada beberapa tokoh lain yang hadir dalam konferensi pers ini, antara lain Peneliti LIPI, Mochtar Pabottingi; tokoh agama, Romo Benny Susetyo; Direkutr Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti; dan Koordinator Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad.