Lembaga Survei Harus Berani Buka Sumber Dananya

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Ari Setiawan mendesak, agar lembaga survei membuka sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan hitung cepat atau quick count saat Pilpres 2014 kemarin. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai mana lembaga survei yang memang bekerja karena bayaran pihak-pibak tertentu dan mana lembaga survei yang memang kredibel untuk melakukan survei.

"Lembaga survei harus membuka sumber dana yang mereka gunakan itu darimana asalnya," kata Ari saat diskusi bertajuk 'Buka Informasi Pelaksanaan Hitung Cepat...!!!' di Tranparency International Indonesia (TII), Jumat (11/7/2014).

Ari menganggap, masyarakat justru telah dibuat resah dengan keberadaan hasil hitung cepat berbeda yang dirilis lembaga survei. Pasalnya, perbedaan itu terlihat sangat signifikan.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat 12 lembaga survei, delapan diantaranya menyatakan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tujuh lembaga survei itu adalah Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, CSIS, Radio Republik Indonesia, PolTracking Institute, dan Saiful Mujani Research Center.

Sementara empat lembaga survei yang mendapatkan kemenangan Prabowo-Hatta adalah Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Indonesia dan Jaringan Suara Indonesia.

"Atas hasil quick count ini, besar kemungkinan akan timbul terjadinya perpecahan. Padahal, pada Pilpres kemarin kami melihat masyarakat yang sangat antusias mendatangi TPS untuk menyalurkan suaranya," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, bahwa perbedaan hasil quick count bukanlah suatu kecurangan dalam proses demokrasi. Meski demikian, ia menganggap, perbedaan signifikan itu merupakan noda yang harus segera dibersihkan agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik.