KPI Serukan Hentikan Penayangan "Quick Count" dan "Real Count" di Televisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan menilai, penayangan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei oleh beberapa lembaga penyiaran berdampak kurang baik bagi masyarakat. Menurut Judhariksawan, perbedaan hasil hitung cepat yang ditayangkan di televisi menyuguhkan informasi yang menyesatkan bagi masyarakat.

"Lembaga penyiaran tidak pantas menyiarkan hasil yang diperoleh selain dari KPU karena tentu saja info itu menyesatkan masyarakat," ujar Judhariksawan di Gedung KPI, Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Judhariksawan mengatakan, hasil hitung cepat yang berbeda di sejumlah lembaga penyiaran itu perlu diuji keabsahannya. Ia menambahkan, lembaga penyiaran menyiarkan data yang akurat untuk masyarakat agar tidak terjadi kebingungan.masyarakat menerima informasi.

Apalagi, kata Judhariksawan, masing-masing kubu telah mengklaim kemenangannya berdasarkan hasil hitung cepat. "Penyiaran quick count dan klaim kemenangan sepihak dari pasangan capres-cawapres serta pemberian ucapan selamat merupakan penyesatan informasi. Masyarakat seakan dipaksa menerima seolah-olah proses pemilu telah selesai dan negeri ini sudah punya presiden baru," ujarnya.

Padahal, imbuh Judhariksawan, hasil pilpres baru diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli mendatang. KPI mengimbau lembaga penyiaran untuk tidak menyampaikan muatan siaran yang mengarah pada munculnya konflik di masyarakat yang membela pasangan capres-cawapres tertentu.

Judhariksawan pun mengingatkan bahwa lembaga penyiaran menggunakan frekuensi yang merupakan sumber daya terbatas yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik.

"Lembaga penyiaran harus menekankan itu hasil hitung cepat bukanlah hasil akhir. Kalau ini diartikan hanya sepihak oleh mereka yang tidak bisa menonton secara utuh, ini bisa meresahkan," pungkasnya.

Oleh karena itu, KPI meminta seluruh lembaga penyiaran untuk menghentikan penayangan hasil hitung cepat, real count, pernyataan masing-masing kubu yang mengklaim kemenangan, dan ucapan selamat secara sepihak kepada kedua pasangan capres-cawapres. Hal tersebut, imbuh Judhariksawan, dilakukan demi kepentingan publik yang lebih besar dan menjaga integritas nasional.