Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih di Hongkong Harus Diakomodasi Hak Suaranya

Kompas.com - 07/07/2014, 19:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Yuddy Chrisnandi, menyayangkan kisruhnya proses pemungutan suara di Hongkong, Minggu (6/7/2014). Yuddy mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima dari relawan Jokowi-JK, mayoritas yang tak dapat menggunakan hak pilihnya adalah pendukung pasangan nomor urut dua. Ia berharap Komisi Pemilihan Umum mengakomodasi WNI di Hongkong yang belum nyoblos agar diberikan kesempatan.

"Oleh sebab itu, jangan sampai ada persepsi, apa karena mereka dukung Jokowi-JK, lalu dicurangi dengan hal teknis?" ujar Yuddy di Media Center JKW4P, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).

Yuddy mengatakan, dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara itu bukan tanpa dasar. Jika dilihat dari kronologinya, kata dia, Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) tak profesional mengakomodasi pemilih sehingga berakibat ratusan pemilih gagal mencoblos.

"Hak politik seseorang tidak bisa digugurkan hanya atas dasar prosedural dan teknis. Ini jelas diskriminasi bagi pemilih," ujar Yuddy.

"Masih saja berlangsung cara-cara kotor untuk memenangkan salah satu peserta pemilu. Ini harus segera diselesaikan oleh penyelenggara pemilu," lanjutnya. 

Sebelumnya, pemungutan suara Pilpres 2014 yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (6/7/2014) sore. Ratusan orang mengamuk dan merobohkan pagar tempat pemungutan suara, yang ditutup sebelum mereka memberikan suara. Situasi semakin kisruh ketika ada yang menyebutkan TPS akan dibuka kembali jika pemilih memberikan suara untuk pasangan nomor urut 1, Prabowo-Hatta.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas yang berada di Hongkong saat pemungutan suara mengatakan, fakta mengenai kekisruhan pemungutan suara di Victoria Park, Hongkong, diputarbalikkan. Menurut dia, warga negara Indonesia (WNI) di sana justru mengadukan kepadanya soal oknum yang menyatakan akan membuka kembali tempat pemungutan suara (TPS) jika memilih pasangan calon nomor urut 1.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan, kekisruhan tersebut dipicu oleh kedatangan pemilih yang sudah mencoblos ke tempat pemungutan suara yang sudah ditutup.

"Tapi, kosong TPS itu. Victoria Park sudah kosong. Tiga puluh menit setelah dinyatakan ditutup, tiba-tiba gerombolan orang datang menyatakan, 'Kami belum memilih'," kata Muhammad di Jakarta, Senin (7/7/2014).

"Sementara jarinya sudah warna hitam semua," lanjut dia.

Muhammad membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa massa yang datang tersebut belum memilih. Dia mengatakan, kedatangan mereka adalah bentuk solidaritas terhadap beberapa orang yang belum memilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com