Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Nyatakan Lagi Komitmen Selesaikan Kasus HAM pada Masa Lalu

Kompas.com - 05/07/2014, 00:15 WIB
Dian Maharani

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo kembali menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu jika ia terpilih menjadi presiden. Kasus tersebut termasuk penculikan aktivis pada 1998.

"Harus diselesaikan. Harus diselesaikan," kata Jokowi di Bekasi, Jumat (4/7/2014). Dia menegaskan pernyataannya ini bukan semata janji. Dia menyatakan berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

"Kok janji. Harus diselesaikan. Sudah pasti kayak gitu, kok. Itu komitmen," kata Jokowi. Dalam visi-misi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, masalah HAM juga sudah tertera.

Jokowi-Kalla berpendapat muatan HAM harus masuk dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah, dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Masalah HAM juga harus masuk dalam kurikulum pendidikan aparat negara, termasuk TNI dan Polri.

Visi-misi Jokowi-Kalla juga sudah menyertakan secara spesifik masalah penanganan kasus HAM pada masa lalu. Pasangan ini menyatakan berkomitmen menyelesaikan kasus Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talangsari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

Kasus HAM pada masa lalu disebut pula dalam visi-misi tersebut sebagai persoalan yang masih menjadi beban politik bangsa Indonesia. Penyelesaian revisi UU Peradilan Militer juga masuk dalam poin visi-misi terkait HAM ini.

Peraturan-perundangan tentang peradilan militer itu disebut dalam visi-misi itu sebagai salah satu sumber pelanggaran HAM. Revisi UU tersebut akan menjadi bagian dari upaya untuk menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com