Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Koreksi Pernyataan Prabowo: "Potential Loss", Bukan Bocor

Kompas.com - 29/06/2014, 22:12 WIB
Indra Akuntono,
Ihsanuddin,
Febrian

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon wakil presiden Hatta Rajasa menjelaskan maksud calpn presidennya, Prabowo Subianto, mengenai potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Hatta menegaskan, kebocoran itu bukan berasal dari kas APBN, melainkan  dari sektor lain yang berpotensi menambah pendapatan Indonesia.

"Pak Prabowo capres kami tidak mengatakan kebocoran itu bersumber dari APBN, akan tetapi yang dimaksud potential loss," kata Hatta dalam debat antarcawapres di Gedung Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6/2014) malam.

Hatta menyampaikan, yang dimaksud Prabowo adalah hilangnya potensi pendapatan negara. Ia menegaskan, penyebabnya bisa berawal karena Indonesia hanya mampu menjual bahan mentah atau menjual dengan harga rendah sumber daya alam Indonesia, misalnya gas, minyak bumi, dan batu bara tanpa kemampuan untuk melakukan renegosiasi.

Sebelumnya, Kalla meminta Hatta untuk menjelaskan kebocoran yang sering diungkapkan oleh Prabowo. Kalla juga meminta Hatta menjelaskan perannya dalam menutup kebocoran itu selama menjadi menteri di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pemerintahan Pak SBY sudah melakukan perbaikan, jadi tidak betul kalu Rp 1.000 triliun itu berasal dari kebocoran APBN," ucapnya.

Untuk diketahui, debat antarcawapres ini merupakan seri debat keempat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Topik yang diangkat adalah pembangunan SDM dan iptek. Sebelumnya, debat digelar antar pasangan capres dan cawapres, dan dua seri debat lainnya khusus mempertemukan antarcapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com