Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Modifikasi Lagu Untuk Kampanye, Kalla Nilai Ahmad Dhani Langgar UU

Kompas.com - 26/06/2014, 21:29 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Calon wakil presiden Jusuf Kalla menilai modifikasi lagu "We Will Rock You" milik Queen untuk lagu kampanye merupakan bentuk pelanggaran undang-undang. Kalla juga menyebut modifikasi yang dilakukan musisi Ahmad Dhani tersebut tidak kreatif.

"Itu bukan saja tidak kreatif, itu melangar UU hak paten. Itu kan hak cipta," kata Kalla di Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Sebelumnya, Dhani mengakui, modifikasi lagu "We Will Rock You" milik Queen untuk lagu kampanye ini tak mendapat izin dari pemegang hak ciptanya. Lagu ini dimodifikasi untuk kampanye pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Hatta Rajasa.

Dhani pun berkilah bahwa lagu tersebut bukan lagu kampanye resmi karena memang belum mendapatkan izin penggunaan hak cipta. Selain masalah hak cipta, lagu ini juga mengundang kontroversi dari pakaian yang dikenakan Dhani dalam videonya.

Pakaian Dhani dianggap mirip dengan seragam petinggi dinas rahasia Nazi, Heinrich Himmler. Lagu dan pakaian Dhani dalam video tersebut mengundang sorotan dari beragam media asing, seperti Spiegel, Time, BBC, dan Asiaweek.

Direktur Kebijakan dan Program Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Dradjad Hari Wibowo, meminta agar video lagu tersebut dihapus bila memang ada persoalan seperti yang dikeluhkan, dan agar Dhani meminta maaf.

Pada Rabu malam, video lagu ini sudah dihapus manajemen Dhani yang juga pengunggah pertama lagu tersebut di YouTube, Republik Cinta Management. Namun, video tersebut sudah telanjur diunggah ulang oleh banyak pemilik akun lain dan masih beredar di YouTube, serta dibuka oleh ribuan orang.

Salah satu akun yang telanjur mengunggah ulang video itu adalah Bang Boca. Unggahannya sudah ditonton lebih dari 160.000 orang pada Kamis (26/6/2014) dini hari. Video ini mendapat 1.000-an "like" dan 5.000-an "dislike".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com