Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bocah Ini Lantang Berorasi tentang Pelanggaran HAM Prabowo dan Wiranto

Kompas.com - 26/06/2014, 18:34 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bocah berumur 10 tahun, Markus Yernirkolaus, tiba-tiba muncul di tengah-tengah aksi massa Kamisan. Markus ikut berorasi tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh calon presiden Prabowo Subianto di Indonesia.

"Indonesia pelanggar HAM yang jelek!" seru Markus di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Ia menghina pemerintahan Indonesia yang dari tahun ke tahun tidak menindak para pelaku pelanggar HAM. Ia menganggap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kejam karena tidak mementingkan rakyat dengan membiarkan pelaku pelanggar HAM berkeliaran.

Selain itu, Markus yakin Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis yang hingga kini belum ditemukan. Keponakan dari Ucok Munandar ini juga mengecam Prabowo karena telah meninggalkan Indonesia setelah pemecatannya. Oleh sebab itu, ia menganggap Prabowo tidak pantas menjadi calon presiden Republik Indonesia.

"Tak pantas memuji Prabowo, pengecut jadi presiden," kata Markus sambil berteriak.

Meski tidak mendukung Prabowo, siswa kelas V SD ini juga mencurigai orang-orang yang berada di belakang calon presiden Joko Widodo, yakni Ketua Umum Hanura Wiranto.

"Jokowi harus berpikir di belakangnya ada Wiranto. Wiranto berbahaya. Atasannya Prabowo," imbuh Markus lantang.

Bocah berkacamata ini mengaku akan lebih senang jika Jokowi mengeluarkan Wiranto dalam barisan koalisi pendukungnya karena Wiranto juga salah satu dalang pelanggar HAM. Setelah berorasi, Markus dielu-elukan oleh massa. Beberapa orang pun bergantian meminta Markus untuk foto bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com