Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK: Ada Dugaan Caleg Dibiayai dengan Uang yang Dicuci di Luar Negeri

Kompas.com - 24/06/2014, 07:59 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso menyampaikan, ada indikasi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 yang menggunakan dana hasil pencucian uang di luar negeri untuk berkampanye. Agus mengatakan, ada uang hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri, kemudian dibawa kembali lagi ke Indonesia untuk pembiayaan caleg tertentu.

"Kita menduga ada pembiayaan kampanye caleg tertentu yang menggunakan modus-modus yang tax heaven country, pembiayaan kampanye caleg," kata Agus saat ditemui di kediamannya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dugaan ini berawal dari temuan PPATK terkait aliran dana ke luar negeri yang nilainya cukup besar pada awal masa kampanye legislatif Mei lalu. Ada dugaan, uang hasil korupsi disembunyikan pelakunya di negara tax heaven country atau negara bebas pajak.

Tax heaven country, kata Agus, kerap dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan pencucian uang. Sebut saja Cayman Island di Karibia dan Singapura sebagai dua negara tax heaven country yang kebijakannya kerap dimanfaatkan para koruptor Indonesia.

Terkait tax heaven country, kata Agus, PPATK telah mengirimkan timnya ke Inggris untuk bekerja sama membahas kebijakan di negara bebas pajak tersebut. Di samping itu, PPATK mengimplementasikan dua sistem pelaporan keuangan baru yang diharapkan mengantisipasi adanya sumbangan asing dalam pemilu presiden.

"Pada Maret, kami implementasikan laporan transaksi keuangan dari dan ke luar negeri melewati cross border," kata Agus.

Sistem yang kedua, tutur Agus, adalah Sistem Pelaporan Jasa Keuangan Terpadu atau Sipesat. Ini merupakan sistem penguatan database. PPATK meminta data costumer identity file dari pihak bank, asuransi, pasar modal, jasa peminjaman uang, dan jasa penukaran uang.

"Di PPATK akan ada data seseorang itu punya KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) di mana uangnya disimpan di bank mana saja, pernah menukar uang di mana saja," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com