Debat Ketiga Prabowo-Jokowi Dinilai Tak Sesuai Ekspektasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Suryohadinegoro menyayangkan debat calon presiden dengan tema "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional" berlangsung tak sesuai ekspektasi. Ia menilai dua calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi), salah fokus dalam mengupas masalah dan konsentrasi politik internasional Indonesia lima tahun ke depan.

Suryo menjelaskan, dalam debat yang digelar di Jakarta, Minggu (22/6/2014), Prabowo dan Jokowi seharusnya memunculkan strategi jangka menengah saat memimpin nanti. Dalam strategi jangka menengah itu, perlu dikupas sejumlah perubahan konstelasi politik internasional.

"Misalnya seperti tak ada lagi big powers rivalry, conflict on ideology, pola baru globalisasi yang mendasari hubungan internasional dan lain sebagainya," kata Suryo kepada Kompas.com, Senin (23/6/2014).

Lalu, mengenai konflik Laut Tiongkok Selatan, Suryo berpendapat, walaupun Indonesia tak terlibat overlapping claims seperti negara-negara ASEAN lainnya, sebagai negara terbesar ASEAN, Indonesia perlu ikut andil dalam memberikan solusi.

Misalnya, seperti ketika Indonesia menggelar perjanjian persahabatan dan kerja sama di Bali pada 1976 untuk perdamaian di kawasan Asia Tenggara yang juga dihadiri oleh Tiongkok.

Selanjutnya, menyusul meredamnya konflik antarnegara Barat dan Timur sejak akhir 1990-an, Indonesia sebagai salah satu founding fathers Gerakan Non-Blok (GNB), menurut Suryo, perlu mengembangkan bentuk kerja sama dengan 77 negara berkembang (Group 77). Pasalnya, GNB dinilai telah tak relevan dan Group 77 ia anggap hampir tak ada peranannya lagi.

"Perlu dibentuk inter-regional cooperation. Perlu dijajaki kemungkinannya dalam proyeksi lima tahun mendatang sebagai dasar pembentukan kerja sama negara-negara berkembang yang lebih konkret dan intensif," ujarnya.

Secara keseluruhan, dalam debat politik internasional, Suryo menilai Prabowo memberikan gagasan yang lebih konseptual dan makro, sedangkan Jokowi ia pandang lebih banyak mengemukakan gagasan mikro dan berbicara teknis.

"Dalam debat capres hanya diperlukan yang sifatnya strategis, konseptual, dan makro. Mungkin mikro bisa disinggung dalam debat cawapres, tapi perlu dihindarkan debat yang sifatnya teknis implementatif," tandasnya.