Ralat: Website Antara Diretas, Berita Dubes Palestina Dukung Jokowi Tidak Benar - Kompas.com

Ralat: Website Antara Diretas, Berita Dubes Palestina Dukung Jokowi Tidak Benar

Kompas.com - 22/06/2014, 20:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara mengklarifikasi berita yang menyebutkan bahwa Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz N. Mehdawi mendukung Jokowi. Antara menyatakan, berita tersebut adalah tindakan peretas (hacker).

Sebelumnya, berita berjudul "Doa untuk Rakyat Palestina" tayang di website Antaranews.com. Pemimpin Redaksi LKBN Antara Akhmad Kusaeni di Jakarta, Senin (23/6/2014), mengatakan seseorang yang melakukan spoofing mengunggah berita seolah-olah berdasarkan siaran pers dari Dutas Besar Palestina di portal Antaranews Biro Sulawesi Selatan "www.antara-sulawesiselatan.com".

"Wartawan LKBN Antara tidak pernah membuat berita berjudul itu, tidak pernah menyiarkannya, dan tidak pernah mewawancarai Dubes Palestina," katanya.

Menurut Kusaeni, pihaknya sudah melacak jejak berita tersebut dan memastikan ada pihak-pihak tertentu di luar LKBN Antara yang membuat dan menyiarkannya secara ilegal.

"Sekali lagi, kami menyatakan tidak pernah membuat dan menyiarkan berita tersebut. Kepada pihak-pihak yang dirugikan terkait berita ilegal tersebut kami menyampaikan maaf sebesar-besarnya," katanya.

Ia mengaku sudah memberikan klarifikasi atas berita tersebut dan meminta maaf langsung kepada Dubes Palestina Fariz N Mehdawi.

"Kami juga mengimbau mitra media massa dan pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan berita ilegal tersebut untuk kebaikan negara sahabat Indonesia, Palestina dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Akhmad Kusaeni.

Dengan klarifikasi ini, Kompas.com yang sempat mengutip informasi tersebut memutuskan menghapus seluruh isi konten sesuai pedoman pemberitaan media siber. Dengan ini, redaksi Kompas.com memohon maaf atas tersiarnya informasi yang tidak benar.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorTri Wahono

Terkini Lainnya

Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Nasional
Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan 'May Day' Harus Kondusif

Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan "May Day" Harus Kondusif

Nasional
Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Penindakan Diskotek Old City, Satpol PP Tunggu Perintah Anies

Megapolitan
Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Penumpang yang Mobilnya Mendadak Berhenti di Tengah Jalan Ikuti Tes Narkoba

Regional
Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Bioskop di Selandia Baru Larang Penonton Pakai Piyama dan Sepatu Kotor

Internasional
Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Tersiram Air Panas di Pesawat, Penumpang Qantas Tuntut Ganti Rugi

Internasional
Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Menurut Kontras, Ini Penyebab Terjadinya Tindakan Penyiksaan terhadap Warga Sipil

Nasional
KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung

Nasional
Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Anies dan Sandi Disebut Akan Resmikan Musala di Kampung Akuarium

Megapolitan
Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Ini Penampakan Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Autisme

Megapolitan
Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Dibuat Permanen, Pengerjaan Jembatan Babat-Widang Diprediksi Rampung H-10 Lebaran

Regional
Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Kunjungi Maroko, Anies Ingin Indonesia Berbagi Pengalaman dengan Negara Lain

Megapolitan
Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Trump Dilaporkan Gunakan Ponsel Pribadi untuk Hubungi Penasihatnya

Internasional
Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan

Nasional
Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Kades di Pemalang Diduga Tidak Netral, Bawaslu Hentikan Kasusnya karena Terlapor Menghilang

Regional

Close Ads X