"Jusuf Kalla sendiri waktu ia jadi wapres apa yang ia lakukan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu? Sekarang ia jadi calon wakil presiden teriak-teriak lagi soal pelanggaran HAM," kata Mahfud dalam orasinya saat meresmikan kantor MMD Initiative wilayah Barat di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014).
Untuk menyelesaikan persoalan HAM secara keseluruhan di Indonesia, Mahfud menawarkan rekonsiliasi nasional. "Saya menawarkan rekonsiliasi nasional untuk saling memaafkan karena jika mau buka-bukaan akan banyak yang kena dan bangsa Indonesia akan semakin terpuruk," ujarnya.
Lebih jauh Mahfud mengatakan, pelaku pelanggaran HAM terjadi sejak Bung Karno, sebelum G-30 S PKI terjadi ratusan umat Islam banyak yang dibunuh, jenderal-jenderal banyak yang dibantai. Itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai presiden.
Mahfud juga mencontohkan Afrika Selatan yang bersedia dengan keikhlasan hati untuk saling memaafkan guna membangun bangsa yang lebih baik ke depan. "Ini bukan dalam rangka saya membela Prabowo karena kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan kepada Prabowo masih banyak perdebatan panjang," katanya.
Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu Kota Bengkulu, Divisi Pengawasan, Wahyu Handono, di tempat yang sama mengemukakan, pidato Mahfud tersebut tidak masuk dalam kategori kampanye hitam. "Ini tidak kampanye hitam apa yang disampaikan Mahfud tadi adalah fakta sejarah," demikian ujar Wahyu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.