Soal Kebocoran Anggaran, Jokowi Tantang Prabowo Lapor ke KPK

SLAWI, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo menantang rivalnya Prabowo Subianto untuk melaporkan data kebocoran anggaran sebesar Rp 1.000 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau memang ada, laporkan saja ke KPK. Tunjuk siapa yang harus bertanggung jawab," ujar Jokowi di rumah tokoh masyarakat Tegal Marsinggih Marnadi di Slawi, Jawa Tengah, Kamis (19/6/2014) siang.

Menurut Jokowi, pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran itu tidak masuk di akal. Ia menilai kebocoran tersebut tidak sebesar angka yang disebutkan Prabowo. "Kalau inefisiensi mungkin saja, tapi tak sebesar itulah," ujarnya.

Jokowi mengatakan, data itu terkesan asal-asalan karena jumlah APBN 2014 sebesar Rp 1.500 triliun. Maka itu, andai terjadi kebocoran sebesar Rp 1.000 triliun, itu berarti penyerapan anggaran hanya Rp 500 triliun.

Dalam debat capres babak kedua pada Minggu (15/6/2014), Prabowo mengutip perkataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengenai kebocoran anggaran negara hingga Rp 7.200 triliun (baca: Ini Omongan Abraham Samad soal Kebocoran Rp 7.200 Triliun). Jumlah tersebut lebih besar daripada angka yang dipegang oleh tim sukses Prabowo-Hatta, yakni sebesar Rp 1.000 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menilai bahwa kebocoran anggaran yang disampaikan Prabowo berlebihan karena APBN Indonesia saja hanya berkisar Rp 1.500 triliun. Menurut Chairul, Presiden Yudhoyono mempertanyakan data Prabowo soal kebocoran anggaran tersebut (baca: Menko Perekonomian Anggap Data Kebocoran Anggaran Prabowo Terlalu Berlebihan).

Secara terpisah, calon wakil persiden pasangan Prabowo, Hatta Rajasa, meluruskan pernyataan Prabowo itu. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan, apa yang dimaksud Prabowo adalah potensi kekayaan negara yang tidak dimanfaatkan, bukan kebocoran anggaran. Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Romahurmuziy.