ICW: Kubu Prabowo-Hatta Lebih Banyak Tersandera Kasus Korupsi

Kompas.com - 15/06/2014, 16:30 WIB
Pasangan bakal capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, bersama para pimpinan partai politik pendukungnya, usai mendaftarkan diri menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2014, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2014). TRIBUNNEWS/HERUDIN Pasangan bakal capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, bersama para pimpinan partai politik pendukungnya, usai mendaftarkan diri menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2014, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2014).
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai lebih tersandera kasus-kasus korupsi dibandingkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Partai pendukung Prabowo-Hatta lebih banyak yang tersangkut kasus korupsi di KPK dibandingkan partai pendukung Jokowi-Kalla.

"Dalam kaitan isu korupsi, saya lihat ada kecenderungan kubu nomor satu lebih banyak tersandera parpol terkait kasus korupsi yang ditangani KPK," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, dalam acara Membedah Visi Misi Capres-Cawapres 2014, Jokowi-Kalla atau Prabowo-Hatta, Siapakah yang Lebih Bersih dari Korupsi di Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Emerson lalu memaparkan kasus-kasus yang menjerat partai politik pendukung Prabowo-Hatta. Partai Amanat Nasional, katanya, tersandera kasus hibah kereta api listrik bekas yang menyeret Hatta. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa Hatta sebagai saksi. (baca: KPK Periksa Hatta Rajasa)

Selain kasus KRL bekas, kata Emerson, ada kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang menyeret politikus PAN Wa Ode Nurhayati. (baca: Kasasi Ditolak, KPK Eksekusi Wa Ode)

Kemudian, Partai Golkar, kata Emerson, tersandera kasus korupsi pengadaan Al Quran yang menjerat kadernya, Zulkarnain Jabar (baca: Zulkarnaen Djabar Divonis 15 Tahun Penjara), serta kasus korupsi PON Riau yang melibatkan petinggi Partai Golkar, Rusli Zainal (baca: Dugaan korupsi PON).

"Kasus Rusli Zainal juga menyebut-nyebut beberapa nama petinggi Partai Golkar, kemudian suap simulator Polri (baca: Skandal Korupsi Proyek Simulator SIM) yang akan memberikan uang dalam kardus kepada anggota dewan Partai Golkar, dan proyek pembangunan pusdiklat kejaksaan yang sudah dilaporkan kepada KPK," ucap Emerson.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan, kata Emerson, tersandera kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji (baca: KPK Tetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali Tersangka). Kasus ini menjerat Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Bukan hanya itu, katanya, PPP juga tersandera kasus dugaan suap tukar-menukar lahan di Bogor yang menjerat politikus PPP sekaligus Bupati Bogor, Rachmat Yasin. (baca: Kronologi Penangkapan Rachmat Yasin)

Partai pendukung Prabowo-Hatta lainnya yang dianggap tersandera kasus korupsi adalah Partai Keadilan Sejahtera. Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq divonis bersalah dalam kasus korupsi dan pencucian uang penetapan kuota impor daging sapi. (baca: Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 Tahun Penjara)

"Dari perspektif saya, kasus ini belum selesai, ini belum clear," ucap Emerson.

Di samping itu, Emerson menyebut, kasus dugaan korupsi SKRT yang menyeret-nyeret pemimpin Partai Bulan Bintang MS Kaban. (baca: MS Kaban Dapat Dijerat Hukuman)

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X