Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Koalisi "Tenda Besar" Bukti Prabowo Tak Tegas

Kompas.com - 29/05/2014, 15:01 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com —
Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai, bakal calon presiden Prabowo Subianto yang dicitrakan tegas tidak selalu sejalan dengan sikap politiknya. Sikap politik yang ditunjukkan Prabowo dalam membangun koalisi "Tenda Besar", kata dia, justru menunjukkan kepemimpinan politiknya kompromistis.

“Pilihannya yang mengajak koalisi besar parpol, menjanjikan banyak jabatan kepada elite-elite parpol yang terkadang tak memiliki dasar pijakan, belum lagi sikapnya yang berubah-ubah jika menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis misalnya soal nasionalisasi aset-aset. Hal tersebut memperlihatkan bahwa watak dasar kepemimpinan politik Prabowo bukanlah bersikap tegas, tapi lebih tepat disebut kompromistis,” kata Ray kepada wartawan, Kamis (29/5/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Ray menjelaskan, sejatinya tegas itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama, sikapnya yang tak kenal kompromi jika menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil bagi dirinya. Dalam kasus yang lebih besar adalah bagi bangsanya.

Kedua, tak pernah ragu dalam mengambil keputusan dan siap menanggung risiko dari pilihan-pilihan politiknya.

“Kalau dilihat dari dua kacamata itu, bisa jadi citra Prabowo yang disebut tegas itu tak selalu berjalan mulus,” ujarnya.

Lazimnya dalam koalisi besar, lanjut Ray, memang yang terjadi adalah kompromi-kompromi. Apalagi jika di dalam koalisi itu banyak partai dengan sikap yang awalnya berbeda-beda.

PKS dan Golkar misalnya, lebih dikenal sebagai partai yang lebih ramah pada pasar bebas. Sementara itu, Gerindra selalu menyatakan pembatasan impor. PAN adalah motor amandemen Undang-Undang Dasar, sementara Gerindra justru terkesan tak seliberal PAN dalam amandemen.

"Jalan yang membuat mereka bertemu tentu saja karena ada kompromi ide dan pembagian kekuasaan. Di sinilah salah satunya indikasi mengapa kepemimpinan Prabowo lebih tepat disebut berwatak kompromistis daripada tegas," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com