Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pilih Menteri, Persis Lelang Lurah dan Camat

Kompas.com - 25/05/2014, 21:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


BANJARMASIN, KOMPAS.com — Bakal calon presiden Joko Widodo mengatakan mendapat keluhan tentang tidak meratanya pembangunan setiap kali berkunjung ke sejumlah provinsi di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa.

Banyak pihak yang meminta agar salah satu putra daerah mereka bisa duduk di kursi menteri dalam kabinet, jika Jokowi terpilih menjadi presiden, agar tercipta pemerataan pembangunan. Jokowi mengaku pusing dengan keluhan-keluhan tersebut.

"Kalau begitu, bisa berapa menteri? Ya, pusing juga. Banyak ya pasti. Tapi saya kira bukan itu persoalannya," ujar Jokowi di kantor redaksi Banjarmasin Pos, Minggu (25/5/2014).

Jokowi membantah bahwa penempatan menteri dalam kabinetnya bakal sesuai dengan jatah yang telah disepakati saat proses koalisi PDI-P dengan partai pengusung. Sebab, jika masih seperti itu, Jokowi yakin bahwa pemerintahannya tidak akan menyentuh persoalan rakyat.

"Tetap kita fit and proper test. Ada uji aspek leadership-nya, tes integritas, manajerial, dan lain-lain. Persis lelang lurah camat," ujarnya.

"Kalau saya kasih jatah menteri, semua partai pasti akan gabung ke kita. Tapi kan dari awal kita bilang maaf, koalisi tanpa syarat," lanjut Jokowi.

Dengan sistem itu, Jokowi pun meminta agar rakyat dari luar Pulau Jawa tidak khawatir. Meski bukan putra daerah pun, sang menteri akan tetap melakukan program pembangunan secara adil dan merata di seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com