Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GPNU Ragukan Netralitas PBNU

Kompas.com - 22/05/2014, 11:17 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Gerakan Penyelamat Nahdlatul Ulama (GPNU) M Khoirul Rijal menyayangkan sikap sejumlah elite PBNU yang memublikasikan dukungan pribadinya kepada calon presiden tertentu. Untuk itu, ia akan meminta kepada Rais Am PBNU agar memberikan peringatan kepada elite PBNU tersebut. "Sikap tersebut hanya akan membuat bingung warga NU," katanya melalui siaran pers yang diterima Kamis (22/5/2014).

Menurut Khoirul, dukungan secara pribadi secara tidak langsung akan membawa gerbong organisasi NU karena sebagian besar masyarakat NU belum mampu membedakan mana sikap pribadi pengurus dan organisasi NU. Fanatisme kepada figur atau tokoh NU adalah sebagai bukti masyarakat NU belum bisa membedakan sikap pribadi dan organisasi.

"Jika hal ini sampai terjadi, GPNU meminta kepada Rais Am PBNU agar memberikan peringatan kepada elite PBNU yang melenceng," katanya.

GPNU meminta PBNU memberikan sanksi kepada pengurus NU dari tingkat pengurus besar, wilayah, hingga cabang serta ranting, termasuk Badan Otonom (Banom) NU yang terlibat menjadi tim sukses kandidat presiden. "Memublikasikan dukungan secara pribadi sama persis dengan mengampanyekan salah satu kandidat," ujarnya.

Ia menuturkan, NU mempunyai kewajiban untuk selalu mengayomi semua pihak, terutama kepada kader-kader terbaiknya yang ikut meramaikan demokrasi dalam pilpres mendatang. Meski begitu, NU seharusnya bersikap netral. "Siapa pun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mendatang harus didukung agar dapat bekerja secara optimal dalam mengemban amanat rakyat," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com