Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: Sekarang Beda, Nanti Usai Pilpres Cipika Cipiki

Kompas.com - 21/05/2014, 09:51 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai bahwa perbedaan pandangan politik di antara kader Partai Golkar merupakan hal yang biasa. Dia meminta agar perbedaan pilihan politik di antara kader terkait pemilu presiden mendatang tidak dibesar-besarkan.

"Bagi Partai Golkar, adanya perbedaan pendapat itu sudah biasa. Nanti juga usai pilpres pada Juli mendatang kita akan berangkulan, ber-cipika cipiki (cium pipi kanan, cium pipi kiri) dan berkumpul kembali di bawah kebesaran pohon beringin," kata Bambang melalui pesan singkat, Rabu (21/5/2014).

Menurut Bambang, perbedaan pilihan politik di internal Partai Golkar bukan kali ini saja terjadi. Dia mengungkit Pemilu Presiden 2004 dan 2009. Ketika itu, katanya, petinggi dan kader Partai Golkar juga tidak bulat mendukung pasangan capres dan cawapres yang diusung sendiri oleh partai.

"Namun, kita juga tidak bisa apa-apa kalau ada kader militan lain Partai Golkar yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres karena ikatan batin sebagai bentuk solidaritas sesama kader partai," ucap Bambang.

Dia juga mengingatkan kader yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden di luar garis partai untuk siap menghadapi risiko berupa sanksi partai. Menurut Bambang, pengurus dan kader Partai Golkar harus taat dan patuh pada keputusan yang telah diambil partai untuk mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Meski demikian, Bambang berharap partainya bisa bertindak bijaksana dalam menyikapi perbedaan pilihan politik di antara kader Partai Golkar tersebut. Terlebih lagi, calon wakil presiden yang mendampingi Joko Widodo, yakni Jusuf Kalla, merupakan kader Golkar sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar.

Dia pun meyakini bahwa dukungan Golkar akan bulat kepada Prabowo seandainya cawapres yang digandeng Prabowo adalah Aburizal, bukan Hatta.

"Karena saya yakin, kalau cawapres Prabowo itu Ketua Umum Partai Golkar, yaitu ARB, dan bukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu Hatta Rajasa, ceritanya akan lain. Dukungan semua kader partai hingga akar rumput pasti akan bulat dan all-out," ujarnya.

Mengutip harian Kompas, kader Partai Golkar terbelah menyikapi Pilpres 2014 mendatang. Kaum muda Golkar yang menamakan diri Forum Paradigma Gerakan Muda Indonesia mempertanyakan dukungan elite Partai Golkar terhadap Gerindra karena tidak sesuai aspirasi semua kader.

”Tiba-tiba kami dihadapkan pada kenyataan bahwa DPP Golkar mendukung Prabowo dengan adanya transaksi kursi menteri,” kata Ketua Badan Litbang DPP Golkar Indra J Piliang.

Hadir juga di sana, Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita; anggota Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Golkar, Andi Sinulingga; dan Wakil Sekjen Golkar Ace Hasan Syadzily. Jumlahnya mencapai 20 persen DPP Golkar.

Andi Sinulingga mengatakan, mereka dari awal berkomitmen mendukung Aburizal. ”Tetapi, dengan perkembangan situasi, kami dukung Pak JK, cawapres dari Joko Widodo,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Pandjaitan juga menyatakan tetap mendukung Jokowi-JK. Alasannya, Jokowi tegas dan sederhana.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengingatkan DPP Golkar untuk secepatnya mendekati kader-kader muda Golkar. Akbar menyatakan dukungan terhadap keputusan DPP untuk berkoalisi dengan Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com