Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencapresan Sultan Dapat Gembosi Perolehan Suara Jokowi di Jawa

Kompas.com - 15/05/2014, 19:54 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, melihat Partai Golkar dan Partai Demokrat berpeluang melemahkan perolehan suara capres PDI Perjuangan, Joko Widodo, di Pulau Jawa. Menurut Siti, hal itu bisa dilakukan bila Golkar dan Demokrat sepakat untuk berkoalisi dan mengusung kader Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebagai capres pada Pemilu Presiden 2014.

"Kalau benar mereka (Golkar-Demokrat) ambil opsi ini, suara Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur akan pecah. Faktor Sultan ini yang akan memengaruhi," kata Siti di Jakarta, Sabtu (15/5/2014).

Siti menyarankan agar Golkar dapat bergerak cepat dalam waktu yang semakin sempit untuk melakukan pergerakan koalisi. Golkar juga disarankan tidak bersikeras mencalonkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai presiden.

Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Golkar akan menggandeng Demokrat untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan Aburizal pada Rabu (14/5/2014) kemarin. Namun, tidak ada pernyataan bahwa kedua partai yang tengah berkoalisi akan kembali bekerja sama pada Pilpres 2014.

Menteri Perindustrian sekaligus politikus Partai Golkar, MS Hidayat, mengatakan bahwa Golkar masih dalam tahap memikirkan apakah memungkinkan dalam waktu singkat bisa membangun poros baru. Selain itu, kata Hidayat, pada pertemuan kemarin, SBY juga tidak menyinggung keinginan Demokrat untuk mengusung Sultan sebagai bakal capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com