Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengalaman Politik JK dan Ketegasan Ryamizard Memikat PDI-P

Kompas.com - 24/04/2014, 21:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai, semua figur yang saat ini kerap disebut layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo memiliki peluang sama besar. Namun, setidaknya ada dua tokoh yang namanya kerap disebut di internal PDI-P, siapa mereka?

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Achmad Basarah mengatakan, tokoh pertama yang kerap disebut adalah politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK. Menurutnya, Kalla merupakan tokoh nasional yang memiliki kemampuan politik yang baik. JK juga pernah menduduki jabatan sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Puncak jabatan di suprastruktur politik sebagai Wakil Presiden (2004-2009) dan dia juga tidak pernah tersangkut dugaan (pelanggaran) HAM," katanya.

Adapun tokoh kedua adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu. Menurut Basarah, Ryamizard dikenal sebagai sosok dengan nasionalisme tinggi. Selain itu, seperti Kalla, Ryamizard tidak pernah terkait dengan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

"Dia juga seorang jenderal yang tidak pernah dipecat secara tidak hormat dan jenderal yang terkenal tegas, tapi santun, tidak beringas," kata Basarah.

Ia menambahkan, latar belakang seorang tokoh menjadi salah satu pertimbangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelum memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi Jokowi. Selain harus mampu menambah elektabilitas Jokowi dan mampu menciptakan pemerintah yang bersih, pendamping Jokowi juga tidak boleh terjerat kasus hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com