Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Elektabilitas Peserta Konvensi Rendah, Ini Langkah Demokrat

Kompas.com - 24/04/2014, 20:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik menyatakan partainya akan menunggu hasil surve dari 11 peserta konvensi yang ada untuk menentukan arah koalisi. Jika hasil survei kesebelas peserta ini rendah, dia menyatakan Majelis Tinggi akan menetapkan sendiri jagoan yang akan diusung dalam pemilihan presiden mendatang.

“Konvensi ini konvensi capres Partai Demokrat. Bahwa konvensi ini adalah capres, tidak ada cawapres. Nanti untuk cawapres itu kewenangan Majelis Tinggi, jadi enggak ada urusan dengan yang 11 itu,” ujar Jero di kantor kepresidenan, Kamis (24/4/2014).

Ia mengatakan, kesebelas calon Presiden versi konvensi ini akan disurvei. Jika hasilnya bagus, maka Demokrat akan mengusung capres konvensi dengan survei tertinggi. Namun, kalau ternyata semua peserta konvensi memiliki tingkat elektabilitas rendah dibandingkan bakal capres yang sudah ada, maka Demokrat dipastikan akan berkoalisi dan hanya akan mengajukan calon wakil Presiden.

“Kalau capres kita yang sebelas itu tidak terlalu bagus, siapa yang mau ikut? Begitu kira-kira, jadi kita harus logis dan jernih, kecuali kita punya sosok seperti SBY yang sangat kinclong di tahun 2004 dan 2009, jadi semuanya mau bergabung,” ujar Menteri ESDM itu. Jero pun tak menanggapi serius wacana pengusungan SBY sebagai calon wakil Presiden.

“Kalau cawapres ngapain? Kita tidak sekadar mencari menang, kalau cawapres ya enggak lah,” kata dia.

SBY masih menunggu

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bicara soal langkah politik partainya pasca-pemilu legislatif melalui sebuah video di Youtube, yang diunggah akun "Suara Demokrat", pada Kamis (17/4/2014).

SBY mengatakan, untuk sebuah keputusan penting, terkait koalisi, ia akan menetapkan pada saat yang dianggap tepat.

"Kita tahu ajaran psikologi, kalau kita sedang sedih, kecewa, emosional, jangan ambil keputusan penting dan sikap yang punya dampak luas di masa depan. Biarkan menata hatinya, di jajaran Demokrat, setelah itu secara rasional dipikirkan bagaimana baiknya. Dan akan segera mengambil pilihan, apakah dukung capres dan cawapres tertentu atau tidak harus tertentu," kata SBY.

Ia mengungkapkan, Demokrat memilih sikap lebih tenang di saat partai politik lain mulai melakukan manuver dan penjajakan koalisi.

"Kami melakukan pemetaan peta politik yang baru pasca-pemilu legislatif sehingga pada saatnya bisa mengambil posisi yang baik bagi Demokrat dan rakyat. Insya Allah saya akan sampaikan pandangan Demokrat dalam waktu dekat," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com