Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Konflik PPP, Prabowo Curiga Ada Kekuatan yang Bikin Kisruh

Kompas.com - 22/04/2014, 19:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyayangkan kisruh internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bakal calon presiden dari Gerindra itu menengarai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat kondisi internal PPP menjadi kisruh.

"Kita harus waspada ada kekuatan tertentu yang ingin bikin kisruh," kata Prabowo, Senin (22/4/2014) sore.

Prabowo berharap suasana politik di partai kabah itu bisa kembali seperti sedia kala. Dia ingin kedua pihak yang berselisih pendapat menyelesaikan masalah ini dengan mencari solusi terbaik. "Kita berharap bisa sejuk, politik di Indonesia memang kadang seperti itu. Saya kira baiknya biarlah mereka selesaikan dengan baik di antara mereka," ujarnya.

Hingga sore tadi, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali masih menyatakan dukungannya terhadap pencapresan Prabowo. Meski demikian, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat PPP menilai dukungan pribadi Suryadharma itu tidak sesuai dengan peraturan partai.

Meski kisruh di PPP terus memanas, Prabowo yakin partai tersebut pada akhirnya akan tetap melayangkan dukungan terhadap pencapresannya. "Insya Allah optimistis," ujarnya.

Kisruh di PPP berawal ketika Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 pada Minggu (23/4/2014). Suryadharma juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Pengurus lain di PPP menilai tindakan Suryadharma itu menyalahi hasil musyawarah kerja nasional (mukernas) partai. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak ada nama Prabowo.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite dewan pimpinan pusat dan dewan pimpinan daerah PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat petang pekan lalu mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.

Karena deklarasi itu, akhirnya Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi beserta Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy menggelar rapat pimpinan nasional PPP dan memutuskan memberhentikan sementara Suryadharma dari jabatan ketua umum. Rapimnas itu juga memutuskan koalisi dengan Gerindra batal demi hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com