Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Pemilu Ulang Bukti KPU Bermasalah

Kompas.com - 16/04/2014, 09:31 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan menilai, banyaknya pelaksanaan pemilihan legislatif ulang di berbagai daerah menunjukkan kinerja Komisi Pemilihan Umum bermasalah.

"KPU tidak serius menjalankan tanggung jawabnya dalam menghadirkan pemilu yang adil, jujur dan transparan," kata Ferry di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

Ia memperingatkan KPU untuk tidak bermain-main dalam mengumpulkan perolehan hasil pemilu.

"Jika ada penyelenggara ditemukan yang bermain, itu yang akan kita permasalahkan. Apabila ada bukti penyelenggara negara dalam upaya memanipulasi hasil, kita akan bersikap keras," tegasnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya sedang melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ferry merasa aneh jika KPU mampu sigap dan cepat menyediakan surat suara cadangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bermasalah yang melakukan pemungutan suara ulang.

"Kita akan perkuat bukti. Dari mana kemudian KPU bisa melakukan pemungutan ulang dengan cepat? Jika ada stok surat suara cadangan, padahal menurut Undang-Undang, stok surat suara cadangan hanya dua persen dari total DPT nasional," ucapnya.

"Kita bukan kagum dengan KPU yang dengan sigap melakukan pemungutan ulang. Masalahnya, tapi dari mana barang ini (surat suara pemilu ulang). Dia harus bisa gambarkan secara keseluruhan berapa jumlah suara yang dicetak, lalu disandingkan dengan data pemungutan suara ulang," pungkas Ferry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com