Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pertemuan Jokowi-Para Dubes Timbulkan Kesan Negatif

Kompas.com - 15/04/2014, 17:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Burhanudin Muhtadi mengkritik pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarno Putri dan bakal calon presiden PDI-P Joko Widodo (Jokowi) dengan para duta besar negara-negara tetangga.

Menurut Burhanuddin, pertemuan tersebut dapat menimbukan pertanyaan di benak masyarakat. Cara PDI-P yang sengaja menampilkan pertemuan tersebut di media massa adalah sikap yang tidak perlu.

"Itu ada miss organisasi lagi, kalau mau ketemu dubes kenapa harus terbuka kepada publik dan dilakukan di rumah pengusaha? Itu menimbulkan pertanyaan publik yang tak perlu," kata Burhan di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Dengan ditampilkannya pertemuan tersebut di publik, Burhanuddin menilai ada kesan Megawati dan Jokowi telah membuat kesepakatan tertentu dengan pihak asing jika nantinya Jokowi terpilih menjadi presiden.

"Jadi buat saya menampilkan satu pertemuan dengan pihak asing itu secara komunikasi publik tidak baik. Ada kesan Mega, Jokowi dan PDIP membangun kesepakatan," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya menilai pertemuan itu dapat menjadikan Jokowi sasaran empuk bagi lawan politiknya. Pertemuan itu akan dijadikan isu untuk menyebut Jokowi boneka asing.

"Pertemuan seperti itu sudah biasa dimanfaatkan oleh lawan politik. Misalnya, SBY yang disebut sebagai presiden neo-lib," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku pertemuan dengan para dubes itu adalah kesempatan belajar tata pergaulan internasional sekaligus menjajaki dukungan negara sahabat untuk pencalonannya. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Dubes Turki, Dubes AS, Dubes Peru, Dubes Mexico, Dubes Norwegia, dan Dubes Inggris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com